Pemkot Mataram menargetkan semua SMP miliki lembaga PPID

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), menargetkan semua Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di kota itu memiliki lembaga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai bagian mendukung keterbukaan informasi publik.

"Sekolah juga merupakan badan publik yang mengelola anggaran dari pemerintah dan masyarakat, sehingga harus ada transparansi baik dalam pembuatan rencana kebijakan maupun anggaran," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram I Nyoman Swandiasa di Mataram, Selasa.

Hal itu sesuai dengan tujuan pembentukan PPID yakni untuk membantu badan publik dalam menjamin terpenuhinya hak warga negara untuk mengakses informasi publik dari badan publik, seperti rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Sejalan dengan itu, lanjutnya, kehadiran PPID juga untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, pengelolaan serta pengawasan badan publik.

Terkait dengan itu, kata Swandiasa, saat ini sudah dilakukan uji coba pembentukan PPID di empat SMP diantaranya, SMPN 2, SMPN 15, dan SMPN 6 Mataram yang sudah berjalan hampir satu tahu.

Dari hasil evaluasi, kata dia, keberadaan PPID di sekolah sangat membantu masyarakat mendapatkan informasi terkait sekolah tersebut. Apalagi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dengan adanya PPID di empat sekolah tersebut semua informasi yang dibutuhkan masyarakat bisa terakomodasi.

"Karena itulah tahun depan kita targetkan semua SMPN di Mataram memiliki PPID," katanya.

Saat ini pihaknya sudah mulai melakukan sosialisasi terkait dengan pembentukan PPID di sekolah. Dibutuhkan banyak persiapan untuk pembentukan PPID, katanya.

Selain menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), lanjutnya, keberadaan PPID juga harus didukung dengan kepemilikan sekretariat, peralatan, dan dukungan anggaran.

"Selain itu perlu ada komitmen yang sama dalam upaya keterbukaan informasi publik serta memilah dan menjaga agar informasi dikecualikan tetap aman," katanya.