Pemkab Bima NTB evaluasi program penurunan stunting

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan rapat koordinasi evaluasi program penurunan stunting dalam rangka mendukung program Presiden RI. "Isu stunting menjadi perhatian serius Presiden Jokowi, karena berkaitan dengan masa depan generasi muda," kata Wakil Bupati Bima, Dahlan saat rapat Koordinator penanganan stunting, Rabu.

Untuk ini, ia berharap Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tetap bersemangat dalam bekerja, agar keluarga yang terdampak stunting dan memerlukan perawatan mendapatkan penanganan yang lebih baik.

Prevalensi stunting di Kabupaten Bima menurun secara signifikan dalam tiga tahun terakhir sejak tahun 2020, angka stunting atau gagal tumbuh anak mencapai angka 24,59 persen dan turun menjadi 18,2 persen pada 2021. Angka tersebut kemudian turun pada angka 13,8 persen di tahun 2022.

"Meskipun terdapat penurunan secara signifikan, namun masih ada desa yang menunjukkan angka stunting tinggi dan perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih optimal di 2023," katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Dr Lalu Makrifudin mengatakan hasil Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menunjukkan kemajuan dalam penanganan stunting. "Semoga diberikan kekuatan dalam mewujudkan Kabupaten Bima menjadi zero stunting," katanya.

Baca juga: DKP Badung cegah stunting melalui Gemarikan
Baca juga: Manokwari tingkatkan pendataan anak guna prevalensi stunting

Pertemuan ini sangat strategis, merupakan tindak lanjut dari pertemuan di tingkat provinsi dan membahas satu isu strategis di tingkat nasional yang dibahas mulai dari tingkat nasional hingga tingkat desa. "Penanganan stunting penting dilakukan karena menyangkut masa depan daerah, masa depan masyarakat dan masa depan negara". Dalam hal ini, hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) menjadi acuan dalam penanganan masalah kesehatan," katanya.