Mataram (ANTARA) - Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan masker dalam upaya pemerintah menanggulangi penyebaran COVID-19 di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diduga melibatkan Wakil Bupati Sumbawa Dewi Noviany kini naik tahap penyidikan.
Kepala Polresta Mataram Kombes Pol. Mustofa di Mataram, Rabu, menjelaskan peningkatan status penanganan dari tahap penyelidikan ke penyidikan berdasarkan adanya temuan indikasi perbuatan melawan hukum (PMH) yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
"Pastinya itu (PMH) tentang adanya potensi kerugian keuangan negara dan indikasi perbuatan memperkaya diri sehingga ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan," kata Mustofa.
Baca juga: Kasus dugaan korupsi masker Rp12,3 miliar libatkan Wabup Sumbawa naik ke penyidikan
Baca juga: Wabup Sumbawa diperiksa polisi terkait pengadaan masker Rp12 miliar
Baca juga: Kasus korupsi masker Rp12 miliar di NTB, Kapolda asistensi penanganannya
Terkait dengan potensi kerugian negara yang muncul, dia mengatakan bahwa hal tersebut masih butuh pendalaman dari ahli audit.
"Apakah berkaitan dengan fiktif, penggelembungan harga, mungkin dari kualitas barang, mungkin HPS yang tidak sesuai, yang seharusnya Rp10 ribu jadi Rp3 ribu. Itu semua butuh pendalaman," ujarnya.
Oleh karena itu, Mustofa mengatakan dalam tahap penyidikan ini akan ada agenda penyidik melakukan koordinasi dengan ahli audit kerugian negara.
"Sementara ini, penanganan baru kami tingkatkan saja. Belum ada komunikasi soal itu (potensi kerugian negara) baik dengan BPKP atau BPK, tetapi nanti akan ada (audit)," ucap dia.
Dengan menyampaikan hal demikian, Mustofa mengungkapkan bahwa pihaknya pada tahap awal penyidikan ini baru mulai mengagendakan pemeriksaan para saksi.
Saksi yang masuk dalam agenda pemeriksaan, jelas dia, para pihak yang pernah memberi keterangan pada tahap penyelidikan, termasuk Wakil Bupati Sumbawa dalam kapasitas sebagai pejabat di Pemprov NTB yang memiliki kuasa dalam proses penyaluran proyek pada tahun penanganan COVID-19 tersebut.
