Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika memandang bahwa bantuan pangan beras harus dilakukan pemerintah secara berkala dan konsisten demi menjaga kestabilan harga di pasaran.
"Kalau kita itu konsekuen, komitmen bahwa bantuan terhadap warga miskin itu secara disiplin tepat waktu dikeluarkan setiap bulan, sehingga pasar itu nanti sudah menyesuaikan sendiri," kata Yeka dalam paparan media di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat.
Pada beberapa tahun lalu, kata Yeka, pemerintah mengubah penyaluran bansos dari Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kemudian dari BPNT berubah menjadi bantuan tunai. Yeka berharap bantuan beras pemerintah ke depannya dapat konsisten karena perubahan skema bantuan beras itu turut menyebabkan fluktuasi harga pangan utama itu.
Dia juga berharap pemerintah dapat mengeluarkan bantuan beras setiap bulan, namun tetap mempertimbangkan kembali mekanisme harga pembelian pemerintah (HPP).
Sementara itu, pakar sekaligus Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai bahwa bantuan beras oleh pemerintah telah menambah pasokan dan stok. Namun di sisi lain, penyaluran bantuan beras pemerintah itu juga turut menekan harga beras dan gabah di tingkat petani.
Dwi menyarankan agar bantuan beras cukup digelontorkan pemerintah hingga Februari 2024. Alasannya, menurut dia, produksi beras diperkirakan surplus pada Maret-April 2024.
"Saran saya maksimum sampai bulan Februari. Kenapa? Karena Maret sudah surplus. Perhitungan saya minggu keempat bulan Maret itu sudah puncak panen raya, di April, sehingga hentikan bansos maksimum bulan Februari," kata Dwi.
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menyiapkan bantuan pangan beras tambahan untuk akhir 2023 dan awal 2024. Pada awalnya, bantuan beras tahap kedua dijalankan dari September hingga November 2023, kemudian diperpanjang hingga Desember 2023.
Baca juga: DKP Mataram NTB sebut bantuan beras CPP berlanjut hingga Desember 2023
Baca juga: Penyaluran bantuan beras tahap kedua tanpa kendala di Sumut
Kemudian pada rapat bersama sejumlah Menteri pada Senin (6/11), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memperpanjang pemberian bantuan pangan beras hingga Juni 2024.
Berita Terkait
Bantuan beras CPP di Mataram berlanjut hingga Juni 2024
Kamis, 28 Maret 2024 14:34
Bapanas menyalurkan bantuan pangan beras 2024 bagi 22 juta keluarga
Kamis, 14 Maret 2024 4:36
Pemkot Mataram salurkan 5 ton beras cadangan pangan
Kamis, 7 Maret 2024 15:58
Bantuan pangan beras 10 kg di Sulut menyasar 1.003 KPM
Sabtu, 24 Februari 2024 6:02
Bantuan beras cadangan pangan di Mataram siap disalurkan
Rabu, 21 Februari 2024 9:52
154.440 ton beras bantuan pangan tahap pertama disalurkan di Kota Bima
Kamis, 15 Februari 2024 16:18
Beras jadi lebih terjangkau lewat bantuan pangan
Kamis, 8 Februari 2024 7:28
Sebanyak 382,3 ton beras cadangan pangan didistribusikan di Mataram
Senin, 5 Februari 2024 14:54