Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP Damkar) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, meningkatkan kapasitas personel dalam menghadapi situasi buruk pelaksanaan Pemilu 2024.
"Perlu disiapkan karena potensi gangguan keamanan kapan saja bisa terjadi karena kami juga memiliki tugas dalam menciptakan kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat," kata Kepala Satpol PP Damkar Kabupaten Parigi Moutong Nur Srikandi Puja usai simulasi pengendalian massa unjuk rasa, di Parigi, Jumat.
Menurut dia, setiap personel harus mampu mengimplementasikan tugas dan tanggung jawab di lapangan, termasuk mengurai massa bila sewaktu-waktu terjadi kondisi yang mengganggu ketertiban umum, salah satunya saat unjuk rasa dilakukan secara spontan oleh masyarakat.
Oleh sebab itu, kata dia, kegiatan simulasi pengendalian massa unjuk rasa merupakan bagian dari upaya penyegaran personel dan peningkatan kapasitas dalam melakukan berbagai kegiatan menjaga menjaga situasi yang kondusif dari tindakan anarkis di lingkungan perkantoran.
"Sebelum melakukan simulasi, personel mendapatkan materi ruangan oleh instruktur dari kepolisian. Sekitar 33 personel pengendalian massa Satpol PP dilibatkan dalam kegiatan ini dan mereka ditugaskan khusus untuk situasi-situasi darurat bila terjadi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat," tuturnya.
Menurut dia, dalam kontestasi pemilu ataupun pemilihan kepala daerah (pilkada) eskalasi keamanan harus ditingkatkan, berkolaborasi dengan aparat keamanan TNI/Polri. Ia berkomitmen pihaknya juga turut serta menyukseskan Pemilu 2024 melalui kegiatan pengamanan bersama pihak-pihak lainnya supaya penyelenggaraan pesta demokrasi nanti dapat berjalan lancar dan damai.
Baca juga: PDIP NTB menginstruksikan kader se-Pulau Sumbawa menangkan Ganjar-Mahfud
Baca juga: KPU Sulsel mendukung media menyajikan informasi berimbang pemilu
"Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru menjadi bagian tugas kami untuk menjaga ketertiban umum, salah satu kegiatan dilakukan yakni melakukan patroli rutin di wilayah-wilayah dianggap rawan gangguan keamanan," ucap Puja.
"Perlu disiapkan karena potensi gangguan keamanan kapan saja bisa terjadi karena kami juga memiliki tugas dalam menciptakan kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat," kata Kepala Satpol PP Damkar Kabupaten Parigi Moutong Nur Srikandi Puja usai simulasi pengendalian massa unjuk rasa, di Parigi, Jumat.
Menurut dia, setiap personel harus mampu mengimplementasikan tugas dan tanggung jawab di lapangan, termasuk mengurai massa bila sewaktu-waktu terjadi kondisi yang mengganggu ketertiban umum, salah satunya saat unjuk rasa dilakukan secara spontan oleh masyarakat.
Oleh sebab itu, kata dia, kegiatan simulasi pengendalian massa unjuk rasa merupakan bagian dari upaya penyegaran personel dan peningkatan kapasitas dalam melakukan berbagai kegiatan menjaga menjaga situasi yang kondusif dari tindakan anarkis di lingkungan perkantoran.
"Sebelum melakukan simulasi, personel mendapatkan materi ruangan oleh instruktur dari kepolisian. Sekitar 33 personel pengendalian massa Satpol PP dilibatkan dalam kegiatan ini dan mereka ditugaskan khusus untuk situasi-situasi darurat bila terjadi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat," tuturnya.
Menurut dia, dalam kontestasi pemilu ataupun pemilihan kepala daerah (pilkada) eskalasi keamanan harus ditingkatkan, berkolaborasi dengan aparat keamanan TNI/Polri. Ia berkomitmen pihaknya juga turut serta menyukseskan Pemilu 2024 melalui kegiatan pengamanan bersama pihak-pihak lainnya supaya penyelenggaraan pesta demokrasi nanti dapat berjalan lancar dan damai.
Baca juga: PDIP NTB menginstruksikan kader se-Pulau Sumbawa menangkan Ganjar-Mahfud
Baca juga: KPU Sulsel mendukung media menyajikan informasi berimbang pemilu
"Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru menjadi bagian tugas kami untuk menjaga ketertiban umum, salah satu kegiatan dilakukan yakni melakukan patroli rutin di wilayah-wilayah dianggap rawan gangguan keamanan," ucap Puja.
