Baruda NTB ingatkan politisi jaga etika jelang pemilu 2024

Mataram (ANTARA) - Barisan Tuan Guru Muda (Baruda) Nusantara Nusa Tenggara Barat memberikan sejumlah imbauan salah satunya mengingatkan agar para politisi menjaga etika menjelang hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Koordinator Baruda Nusantara NTB, TGH Supardi Ramli mengatakan bahwa mandat masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada pemilu telah termaktub dalam Undang-Undang (UU).

"Terkait pemilu 2024, silahkan semua warga negara dilindungi Undang-Undang dan memiliki kebebasan yang penuh untuk memilih siapapun yang menurutnya pantas sesuai dengan hati nurani masing-masing yang paling baik. Yang paling diyakini dapat mendatangkan maslahat," kata TGH Supardi Ramli di Mataram, Selasa.

Ia mengatakan saat ini atmosfer politik kian hangat menuju panas. Untuk itu, pihaknya berharap agar para elite politik senantiasa mengedepankan sikap-sikap yang bijak dan beretika dalam menjalankan ambisi politiknya.

Selain itu, pihaknya juga mengajak para pemilih untuk menggunakan hak pilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan tegas mengatakan 'tidak' pada praktek politik uang (money politic).

Karena itu, pihaknya berkeyakinan memilih pemimpin (umara) adalah merupakan suatu kewajiban. Pihaknya pun mengharapkan seluruh eksponen pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024.

Memilih pemimpin menurut mereka merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya syiar terhadap terwujudnya kebaikan dan perubahan ke arah yang lebih positif. Bagi agama, nusa, dan bangsa.

"Kami para masyaikh dan tuan guru berpandangan bahwa memilih pemimpin atau umara itu adalah kewajiban. Jadi atas dasar tersebut, para ulama mengharapkan seluruh pemilih dari milenial hingga pemilih tua kami harapkan jangan sampai tidak menggunakan hak pilih alias golput," tegasnya.

Dalam sistem pemilu one man one vote, TGH Supardi Ramli mengungkap bahwa satu suara dalam pemilu dapat mengubah banyak hal. Satu suara sangat penting untuk menentukan nasib bangsa dan umat ke depan.

Pihaknya kemudian berharap semua pihak khususnya tokoh agama dapat menyampaikan syiar-syiar kebaikan terkait pemilu 2024.

"Kita berharap para tuan guru, di majelis taklim atau dalam berkhutbah, atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya Islami agar bisa memberikan pesan penting ini kepada jemaah. Jangan sampai atas dasar pertimbangan yang tidak jelas kemudian tidak menggunakan hak pilih," ucap Supardi Ramli.

Isu kedua yang juga menjadi keresahan, adalah kian nyatanya praktek politik uang. Politik uang menurut mereka dapat mencederai demokrasi dan proses elektasi (election). Praktek tersebut (politik uang, red) juga bertentangan dengan nilai dan ajaran agama yang luhur.

"Politik uang ini memang menjadi momok yang menakutkan setiap pemilu, selalu terulang, kita pemeluk agama islam, sudah menjadi lampu merah di dalam agama bahwa orang-orang yang menggunakan politik uang sangat tidak dibenarkan. Dalam agama manapun juga, politik uang dalam arti membeli suara," tegasnya.

"Kami mengajak para pemilih di manapun berada agar kemudian memilih pemimpin bukan atas dasar berapa uang (wani piro) tetapi memilih pemimpin berdasarkan pandangan dan istikharah mana yang terbaik. Bukan yang paling banyak uang. Yang terpenting adalah yang dapat membawa maslahat paling banyak kepada umat," katanya.

Lebih jauh, dirinya menegaskan komitmennya untuk mendukung pasangan calon nomor urut 3, yakni Ganjar Pranowo-Mahfud. Sebagai informasi, Baruda Nusantara NTB secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar-Mahfud pada 25 Desember 2023. Hadir dalam deklarasi tersebut Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat.

TGH Supardi Ramli mengklaim pemilihan Ganjar-Mahfud bukan tanpa dasar. Pihaknya haqqul yakin Ganjar-Mahfud merupakan dua figur yang diharapkan dapat membawa Indonesia menjadi negara yang kuat dan unggul. Ganjar-Mahfud menurut mereka paling mumpuni dari sisi rekam jejak ketimbang dua pasangan calon lain yang bakal berlaga di Pilpres 2024.

"Kami yakini semuanya adalah orang-orang terbaik, orang pilihan. Kami di Baruda tidak pernah mengajak untuk menghujat atau saling memfitnah antar calon maupun pendukung. Tapi kami memberi catatan agar tidak memilih yang memainkan isu SARA, menghalalkan segala cara," katanya.