1.178 warga binaan Lapas Lombok Barat masuk DPT Pemilu 2024

id lapas lombok barat,warga binaan,DPT,pemilu 2024

1.178 warga binaan Lapas Lombok Barat masuk DPT Pemilu 2024

Gedung Lapas Kelas IIA Lombok Barat. (ANTARA/Dhimas B.P.)

Lombok Barat (ANTARA) - Sebanyak 1.178 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.

Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat M Fadli di Kuripan, Rabu, menyampaikan 1.178 warga binaan yang masuk DPT Pemilu 2024 ini terdiri dari narapidana dan tahanan titipan.

"Jadi, yang masuk DPT ini tercatat sesuai dengan jumlah hunian per hari ini dari jumlah warga binaan sebanyak 1.682 dengan status 6 orang di antaranya bebas," kata Fadli.

Namun demikian, kata dia, jumlah warga binaan yang masuk DPT belum final, melainkan masih menunggu  koordinasi lanjutan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

"Karena masih ada pengajuan tambahan dari sisa hunian yang belum masuk DPT, itu sekitar 508 orang," ujarnya.

Sebanyak 508 yang masuk pengajuan DPT ini berkaitan dengan syarat Kartu Keluarga (KK) yang baru rampung.

"Itu yang membuat sedikit keterlambatan," ucap dia.

Lebih lanjut, Fadli mengatakan ada lima Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di Lapas Kelas IIA Lombok Barat.

Untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), berasal dari seluruh petugas Lapas Kelas IIA Lombok Barat. "Jadi PPS-nya dari kami semua," kata Fadli.

Sementara untuk saksi dari tiap partai politik maupun pasangan calon diperbolehkan masuk ke dalam lapas.

"Syaratnya harus ada surat tugas dari partai politiknya atau dari paslon," ujarnya.

Lebih lanjut, Fadli mengatakan bahwa Lapas Kelas IA Lombok Barat belum melaksanakan simulasi pemungutan suara. Melainkan, pengalaman pada tahun 2019 menjadi bekal dalam pelaksanaan pada 14 Februari mendatang.

"Rencananya, hari ini, tapi tidak jadi. Senin mau digelar, tapi dibatalkan karena informasinya masuk musim tenang," kata Fadli.

Meskipun tidak melaksanakan simulasi, dia memastikan para petugas lapas yang mendapat amanah sebagai panitia pemungutan suara akan tetap bersikap netral.

"Ini juga sudah dapat penekanan dari pusat, harus tetap netral, apalagi ini di lapas sangat sensitif, pengawasan kuat," ujar dia.