NTB Perlu Waspadai Dampak Kenaikan Cukai Rokok

Mataram (Antara NTB) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu mewaspadai potensi dampak sosial masyarakat akibat kenaikan cukai rokok sebesar 10,04 persen yang akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2018.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj Endang Tri Wahyuningsih, di Mataram, Senin, mengatakan rencana kenaikan cukai rokok tersebut harus menjadi peringatan bagi semua pihak, terutama masyarakat perokok.

"Tapi nanti kami lihat apakah kenaikan cukai yang diikuti dengan kenaikan harga rokok akan berpangaruh terhadap angka kemiskinan atau tidak," katanya di sela pelatihan peningkatan kapasitas statistik bagi wartawan.

Ia menyebutkan jumlah penduduk miskin di NTB, pada Maret tahun 2017 mencapai 793.780 orang atau sebesar 16,07 persen. Jika dilihat dalam periode setahun (Maret 2016 - Maret 2017), jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 10.670 orang atau 0,41 persen.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Kondisi tersebut terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan.

Pada Maret tahun 2017, lanjut Endang, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 72,92 persen untuk perkotaan dan 75,83 persen untuk perdesaan.

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan untuk perkotaan dan perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, cabai rawit, telur ayam ras, mi instan dan bawang merah.

Kalau komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun pedesaan adalah perumahan, pendidikan, bensin dan listrik.

"Nanti akan kami lihat seperti apa dampak spiral kenaikan cukai rokok terhadap inflasi komoditas penyumbang kemiskinan di NTB, salah satunya rokok kretek filter yang berada di urutan kedua penyumbang angka kemiskinan," ujarnya.

Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS NTB Isa Ansyori, mengatakan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di NTB secara permanen tidak bisa hanya dilakukan dengan cara memberikan bantuan langsung tunai. Namun perlu ada semacam gerakan wirausaha agar masyarakat memperoleh pendapatan yang layak.

Pemerintah Provinsi NTB dan 10 pemerintah kabupaten/kota juga harus mampu menciptakan inovasi yang lebih kuat agar penduduk yang berada di garis kemiskinan tidak masuk dalam kategori kemiskinan parah.

"Memang banyak bantuan tunai yang diberikan pemerintah, seperti beras untuk keluarga sejahtera, bantuan program keluarga harapan dan kartu indonesia pintar. Namun itu tidak cukup, harus ada strategi yang lebih kuat," ujarnya. (*)