Kaops NCS Polri minta Kapolres mampu kelola potensi konflik pilkada 2024

Mataram (ANTARA) - Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops NCS) Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri meminta kepada seluruh Kapolres di Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu mengelola potensi konflik pada momentum Pilkada serentak 2024.

"Kapolres harus dapat mengelola potensi konflik, percuma bisa ungkap-ungkap kasus tetapi tidak bisa mendeteksi dan mengelola potensi konflik," kata Irjen Pol. Asep Adi dalam keterangan resmi yang diterima di Mataram, Kamis malam.

Kaops NCS Polri menegaskan hal tersebut saat memberikan arahan kepada 400 personel Polda NTB dan jajaran Polres secara langsung maupun daring di Aula Sasana Dharma Mapolda NTB.

Baca juga: Polda NTB siapkan 800 personel pengamanan di Pilkada 2024

Dalam kegiatan penguatan internal kepada satuan kerja pelaksana kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) terkait Nusantara Cooling System, turut hadir Kapolda NTB Irjen Pol Umar Faroq beserta para pejabat utama.

Menurut Irjen Pol. Asep Edi, banyak tantangan yang akan dihadapi dalam Pilkada serentak, baik itu berita hoaks, isu SARA, propaganda dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk meminimalkan potensi tersebut, kata dia, perlu upaya pendinginan suasana atau cooling system sehingga pelaksanaan Pilkada di NTB dapat berjalan dengan aman, damai, tertib dan sejuk.

"Kalau tidak dapat mengelola potensi konflik dianggap tidak berhasil menjalankan tugas. Sering-sering turun ke lapangan," ujar Irjen Pol. Asep Edi.

Baca juga: Kabaharkam ajak masyarakat jaga situasi keamanan Pilkada 2024

Dia menyarankan agar Polda NTB juga dapat membentuk Tim Satgas Cooling System dengan nama kearifan lokal seperti yang dibentuk oleh Polda Aceh yakni Tim Satgas Sejuk Seulawah.

Dia juga berharap kepada seluruh satuan kerja juga harus bisa bekerja sama dalam upaya kegiatan preemtif dan preventif.

Irjen Asep yang saat ini menjabat sebagai Wakabareskrim Polri mengingatkan bahwa Polri berperan penting dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya pada saat pesta demokrasi.

Upaya yang telah dilakukan oleh Operasi Nusantara Cooling System dalam mendinginkan suasana pada saat Pilpres dan Pileg 2024, berjalan dengan aman dan damai tanpa perpecahan.

"Sambangi para tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis, organisasi mahasiswa dan organisasi kepemudaan dan masyarakat ajak untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta kemajuan bangsa bangsa di atas kepentingan kelompok," kata dia.

Baca juga: Kapolda: Pilkada NTB 2024 butuh pengamanan ekstra

Selain itu, upaya humanis lainnya bisa dilakukan dengan kegiatan bakti sosial kepada masyarakat seperti membangun sumur air bor, bedah rumah dan pemberian bantuan sosial berupa sembako. Pada saat kegiatan tersebut kata Kaops bisa mengajak seluruh lapisan masyarakat agar Pilkada Serentak 2024 berjalan aman, damai, tertib dan sejuk.

Sementara, Kapolda NTB Irjen Pol. Raden Umar Faroq berterima kasih atas kedatangan tim Operasi Nusantara Cooling System Polri. Dia meminta seluruh anggota agar memiliki semangat yang sama untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024 di NTB.

"Jangan sampai semangat kalah dari tim pusat. Anggota harus siap mengamankan Pilkada serentak 2024. Pengamanan Pilkada menjadi perhatian pimpinan Bapak Kapolri yang telah membentuk tim Operasi Nusantara Cooling System, tim ini mendapatkan tugas yang sangat berat dari Bapak Kapolri. Tim dari mabes ini terdiri dari Bareskrim, intelijen, binmas, humas, logistik turun semua agar pelaksanaan pilkada berjalan dengan aman," ucapnya.

Selain Kaops, Wakaops NCS Polri Brigjen Pol. Yuyun Yudhantara, Kasatgas Preemtif Brigjen Pol. M Rudy Syafirudin, Kasatgas Preventif Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji dan Kasatgas Humas Brigjen Pol. Gatot Repli Handoko juga memberikan arahan demi terwujudnya Pilkada serentak 2024 yang aman, damai dan tertib.

Adapun tim Ops NCS Polri yang mendampingi KaminOps NCS Brigjen Pol. Budi Hermawan dan Wakasatgas Preemtif Kombes Pol. Dwi Suryo Cahyono.

Baca juga: Polresta Mataram mengusulkan anggaran Rp7 miliar pengamanan pilkada