Rombongan Panitia Kerja (Panja) Universal Service Obligation (USO) yang diketuai Ir H Satya Widya Yudha bersama Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Kominfo Anang Latif diterima Kepala Sekolah SMAN 1 Janapria beserta jajarannya, pejabat terkait di lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Tengah di aula sekolah setempat, Kamis.
"Kedatangan kami ke sini untuk mengetahui sejauh mana manfaat dan efektifitas bantuan internet sekolah yang dilaksanakan pemerintah melalui BAKTI," katanya
Pada kesempatan tersebut, anggota DPR RI hanya dapat melakukan pemantauan pelaksanaan UNBK dari luar ruangan agar tidak mengganggu konsentrasi peserta UNBK sesi kedua yang baru masuk dan mengerjakan soal.
Komisioner dari Partai Golkar ini mengatakan, sekolah pasti berkaitan dengan masa depan sebab sekolah merupakan wadah mencetak generasi penerus bangsa.
"Karena itulah, penyediaan jaringan internet di sekolah sebagai salah satu untuk mendukung peningkatan kualitas pendidik dinilai penting," katanya.
Sementara Kepala Sekolah SMAN 1 Janpria H Wildan mengatakan, jumlah siswa yang mengikuti UNBK sebanyak 174 saat ini menggunakan 58 unit komputer dengan tiga sesi ujian.
Bantuan jaringan internet sejak 2016, sangat membantu untuk kelancaraan UNBK, namun yang kita butuhkan untuk bantuan perangkat komputer agar jaringan bisa dimanfaatkan secara optimal.
"Dari 58 komputer yang digunakan siswa saat ini, 20 unit merupakan pinjaman dari sekolah, baik dari guru maupun milik siswa," katanya.
Selain digunakan sekolah, penyediaan jaringan internet dari BAKTI Kominfo juga dimanfaatkan masyarakat umum, karena jaringan internet dihidupkan 24 jam.
Seusai pemantauan UNBK, Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo Anang Latif menyebutkan, di NTB terdapat 249 lokasi pemasangan jaringan internet dan 50 persennya atau 126 dibangun di sekolah-sekolah, sisanya ada di kantor pemerintah, layanan puskesmas, balai latihan kerja dan layanan publik.
"Program pemasangan internet ini, merupakan program layanan kerja sama dengan kementerian lainnya," katanya.
Tahun ini ada rencana penambahan, secara nasional menambah 1.000 titik, bahkan ada 150 ribu titik lagi yang akan dikembangkan tujuh tahun ke depan.
"Untuk NTB, pasti ada namun data pasnya tidak saya bawa," katanya.
Namun, pihaknya, mengimbau kepada kepala sekolah dan guru untuk sosialisasi terhadap dampak negatif dari konten-konten tersebut, bahkan ada aplikasi yang bisa ditaruh langsung untuk memfilter aplikasi tersebut.
"Secara nasional filter tersebut sudah dipasang sehingga konten-konten itu tidak bisa dengan mudah untuk diakses," katanya.(*)
