Panja USO DPR pantau UNBK Lombok Tengah

id panja uso,dpr ri ,unbk sman janapria,kemenkominfo

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Kominfo Anang Latif menjelaskan beberapa progran jaringan internet saat diterima Kepala Sekolah SMAN 1 Janapria, Lombok Tengah, Kamis (12/4). (Foto Nirkomala- Antara)

Kedatangan kami ke sini untuk mengetahui sejauh mana manfaat dan efektifitas bantuan internet sekolah yang dilaksanakan pemerintah melalui BAKTI
Mataram (Antaranews NTB) - Panitia Kerja Universal Service Obligation DPR RI memantau ujian nasional berbasis komputer di SMAN 1 Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Rombongan Panitia Kerja (Panja) Universal Service Obligation (USO) yang diketuai Ir H Satya Widya Yudha bersama Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Kominfo Anang Latif diterima Kepala Sekolah SMAN 1 Janapria beserta jajarannya, pejabat terkait di lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Tengah di aula sekolah setempat, Kamis.
Rombongan Panitia Kerja (Panja) Universal Service Obligation (USO) yang diketuai Ir H Satya Widya Yudha bersama Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Kominfo Anang Latif meninjau pelaksanaan UNBK di di SMAN 1 Janapria, Lombok Tengah (Foto Nirkomala. Antara)
Ketua Panja USO Ir H Satya Widya Yudha dalam kesempatan itu mengatakan, kunjungannya bersama belasan orang anggota DPR Komisi I tersebut selain untuk memantau proses pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK), juga melihat pelaksanaan program pemasangan jaringan internet di SMAN 1 Janapria yang dilaksanakan oleh BAKTI Kominfo.

"Kedatangan kami ke sini untuk mengetahui sejauh mana manfaat dan efektifitas bantuan internet sekolah yang dilaksanakan pemerintah melalui BAKTI," katanya

Pada kesempatan tersebut, anggota DPR RI hanya dapat melakukan pemantauan pelaksanaan UNBK dari luar ruangan agar tidak mengganggu konsentrasi peserta UNBK sesi kedua yang baru masuk dan mengerjakan soal.

Komisioner dari Partai Golkar ini mengatakan, sekolah pasti berkaitan dengan masa depan sebab sekolah merupakan wadah mencetak generasi penerus bangsa.

"Karena itulah, penyediaan jaringan internet di sekolah sebagai salah satu untuk mendukung peningkatan kualitas pendidik dinilai penting," katanya.

Sementara Kepala Sekolah SMAN 1 Janpria H Wildan mengatakan, jumlah siswa yang mengikuti UNBK sebanyak 174 saat ini menggunakan 58 unit komputer dengan tiga sesi ujian.

Bantuan jaringan internet sejak 2016, sangat membantu untuk kelancaraan UNBK, namun yang kita butuhkan untuk bantuan perangkat komputer agar jaringan bisa dimanfaatkan secara optimal.

"Dari 58 komputer yang digunakan siswa saat ini, 20 unit merupakan pinjaman dari sekolah, baik dari guru maupun milik siswa," katanya.

Selain digunakan sekolah, penyediaan jaringan internet dari BAKTI Kominfo juga dimanfaatkan masyarakat umum, karena jaringan internet dihidupkan 24 jam.

Seusai pemantauan UNBK, Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo Anang Latif menyebutkan, di NTB terdapat 249 lokasi pemasangan jaringan internet dan 50 persennya atau 126 dibangun di sekolah-sekolah, sisanya ada di kantor pemerintah, layanan puskesmas, balai latihan kerja dan layanan publik.

"Program pemasangan internet ini, merupakan program layanan kerja sama dengan kementerian lainnya," katanya.

Tahun ini ada rencana penambahan, secara nasional menambah 1.000 titik, bahkan ada 150 ribu titik lagi yang akan dikembangkan tujuh tahun ke depan.

"Untuk NTB, pasti ada namun data pasnya tidak saya bawa," katanya.
Ketua Rombongan Panitia Kerja (Panja) Universal Service Obligation (USO) Ir H Satya Widya Yudha menyerahan cinderamata kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Janapria H Wildan, Kamis (12/3). (Foto Nirkomala. Antara)
Sementara, untuk filter utama berbagai konten-konten pornografi dan radikalisme sudah ada disetiap penyedia internet dan itu telah dilakukan disetiap penyedia internet yang bekerjasama.

Namun, pihaknya, mengimbau kepada kepala sekolah dan guru untuk sosialisasi terhadap dampak negatif dari konten-konten tersebut, bahkan ada aplikasi yang bisa ditaruh langsung untuk memfilter aplikasi tersebut.

"Secara nasional filter tersebut sudah dipasang sehingga konten-konten itu tidak bisa dengan mudah untuk diakses," katanya.(*)
Pewarta :
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar