DKP NTB inventarisasi jumlah penyulingan air mangkrak

Mataram, (Antaranws NTB) - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB mencatat beberapa unit mesin penyulingan air laut bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk warga pesisir pantai dalam kondisi mangkrak, karena rusak dan sulit diperbaiki pengelolanya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB H Lalu Hamdi di Mataram, Sabtu, mengatakan sebanyak tujuh kabupaten mendapat bantuan mesin penyulingan air laut pada 2012 dan 2017.

Tujuh kabupaten itu adalah Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Bima.

"Dari tujuh kabupaten penerima bantuan, ada yang mesinnya sudah tidak berfungsi, seperti di Desa Gili Gede Indah, Kabupaten Lombok Barat dan Desa Pusu, Kabupaten Bima. Yang lain saya belum tahu kondisinya, tapi sebagian masih ada yang berfungsi seperti di Lombok Utara dan Poto Tano, Sumbawa Barat, karena diberikan pada 2017. Kalau yang lain ada yang diberikan pada 2012," katanya.

Informasi yang diperoleh dari DKP Kabupaten Bima, kata Hamdi, mesin penyulingan air laut di Desa Pusu sudah tidak dioperasikan badan usaha milik desa setempat karena ada beberapa bagian mesin yang rusak.

Upaya perbaikan sudah dilakukan, namun terkendala suku cadang yang sulit diperoleh karena tidak ada dijual di dalam daerah. Untuk mendapatkan komponen mesin tersebut harus membeli ke Pulau Jawa atau Jakarta. Di samping itu, tenaga teknisi perbaikan juga tidak ada.

"Para pengelola bantuan mesin penyulingan air laut pernah mendapat pendampingan dari teknisi yang dikirim oleh KKP, tapi hanya beberapa saat, sehingga belum begitu paham cara perawatan dan perbaikan mesin," ujarnya.

Hamdi mengaku sudah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan mesin penyulingan air laut tersebut. Hasilnya sudah dilaporkan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan perhatian, terutama yang mengalami kerusakan komponen mesin.

"Kami sudah melaporkan hasil evaluasi pada 2016. Informasinya akan ada teknisi yang akan dikirim oleh KKP, tapi sampai sekarang belum ada kejelasannya," ucap Hamdi sambil berharap kabupaten yang berinisiatif untuk melakukan perbaikan.

Sementara itu, Kepala Desa Pusu Abdul Hamid mengatakan bantuan mesin penyulingan air laut KKP yang bernilai miliaran rupiah tersebut mengalami kerusakan sejak 2014.

"Bantuan mesin itu kami terima pada 2012. Sempat beroperasi dan hasilnya dinikmati warga. Dulu dalam satu jam bisa produksi sampai sepuluh galon, bermanfaat sekali buat warga. Tapi sekarang tak berfungsi lagi," katanya.

Ia mengatakan sejak mesin tersebut tidak lagi mendistribusikan hasil penyulingannya ke desa yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Benua Australia itu, maka warga Pusu mendapat bantuan penyaluran air bersih dari pemerintah.

Meskipun kebutuhan air bersih saat ini tidak menjadi kendala utama warga Pusu, namun ia mengharapkan pemerintah memperhatikan kembali mesin penyulingan air laut tersebut.

"Kalau bisa diperbaiki kembali, lumayan untuk menambah stok air di desa kami. Karena, saya juga lihat mesinnya masih bagus, sayang kalau dibiarkan," ucapnya.