NTB Nyatakan Kesiapan Tuan Rumah PON 2024

id PON XXI 2024,NTB-Bali,KONI,DPRD NTB,NTB Tuan Rumah PON

Wakil Ketua Umum KONI Pusat Inu Nugroho saat menerima kunjungan Wakil Ketua DPRD NTB H Abdul Hadi dan Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB HMS Kasdiono di gedung KONI Pusat Jakarta.

NTB dan Bali miliki posisi strategis baik secara ekonomis maupun perhubungan, mudah dijangkau semua provinsi. Mudahan-mudahan ini bisa ditunjuk sebagai tuan rumah PON
Jakarta (Antaranews NTB) - Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah bersama Provinsi Bali pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024.

Wakil Ketua DPRD NTB H Abdul Hadi mengatakan, untuk mendukung NTB dan Bali menjadi tuan rumah bersama PON XXI tahun 2024, kedua daerah menawarkan pelaksanaan PON ke XXI pada tahun 2024 suatu yang berbeda dari biasanya, yakni berolah raga sambil berwisata "sport tourism".

"Sebagai daerah yang dikenal memiliki destinasi pariwisata dunia bersama Bali, kami menawarkan `sport tourism` pada PON XXI," kata Abdul Hadi saat memimpin rombongan DPRD NTB bersama KONI NTB, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB berkunjung ke KONI Pusat di Jakarta, Rabu.

Abdul Hadi mengatakan, kedatangannya ke KONI Pusat bersama rombongan dari NTB untuk menyukseskan PON XXI 2024 bisa dilaksanakan di NTB dan Bali.

"Untuk bisa menjadi tuan rumah bersama, selain datang ke KONI Pusat, kami juga sudah membangun komunikasi dengan Provinsi Bali untuk meminta dukungan daerah agar bisa mendukung PON XXI berlangsung di NTB dan Bali," katanya di hadapan Wakil Ketua Umum KONI Pusat Inu Nugroho.

Menurutnya, NTB dan Bali optimistis bisa menjadi tuan rumah PON XXI 2024, mengingat kedua daerah miliki destinasi wisata, sehingga jika dipercaya, pihaknya akan mencoba menawarkan PON itu memiliki nilai plus, yakni "sport tourism".

"NTB dan Bali miliki posisi strategis baik secara ekonomis maupun perhubungan, mudah dijangkau semua provinsi. Mudahan-mudahan ini bisa ditunjuk sebagai tuan rumah PON," ucapnya.

Untuk itu, ia berharap NTB bersama Bali bisa menjadi tuan rumah PON 2024, sehingga menyenangkan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB yang membidangi olah raga HMNS Kasdiono juga berharap NTB bisa menjadi tuan rumah PON 2024. Bahkan, ia menyatakan bahwa NTB sangat serius ingin menjadi tuan rumah PON.

"Seluruh personel KONI NTB juga sedang melobi ke semua provinsi termasuk lobi politik. Yang jelas, lanjutnya, provinsi lain ingin jadi tuan rumah karena kejar juara umum, sehingga berbagai macam cara dilakukan, tapi NTB mengedepankan sportivitas.

"Kami tawarkan `sport tourism` dan kultur. Perhelatan olah raga berskala nasional yang dikemas menjadi daya tarik turis mancanegara tetapi tetap mempertontonkan budaya lokal sebagai kekuatan daerah," katanya.

Karena itu, jika NTB dipercaya menjadi tuan rumah PON, pihaknya akan menjunjung tinggi sportivitas agar pelaksanaan PON bermartabat.

"Kami jamin, tidak akan ada kursi yang melayang pascakegiatan, 100 persen atlet adalah produk dalam negeri. Karena, pada dasarnya PON ini diadakan untuk mempersatukan masyarakat, soal fasilitas NTB dan Bali, tidak akan mengecewakan," terangnya.

Wakil Ketua Umum KONI Pusat Inu Nugroho mengatakan, dirinya harus bersifat netral dalam penetapan karena yang memutuskan nanti tergantung voter 34 provinsi. Namun, KONI Pusat sedang melaksanakan tugas penting yakni persiapan Asian Games, persiapan PON 2020 di Papua dan menetapkan tuan rumah bersama PON XXI 2024 salah satunya NTB dan Bali yang masuk sebagai calon tuan rumah.

"Keputusan penetapan tuan rumah nanti tanggal 24 April 2018 dalam Musornaslub KONI Pusat," katanya.

Menurutnya, selain NTB dan Bali, yang menawarkan sebagai tuan rumah ada Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan.

"Kalau secara pribadi jelas pilih NTB, tapi, saya tidak bisa berikan keputusan karena harus berdasarkan pemilik suara," katanya.

Ia mengakui, NTB dan Bali sudah mendaftarkan diri sebagai tuan rumah, bisa dikatakan sudah memenuhi syarat administrasi, malah kalau NTB dan Bali bisa jadi tuan rumah dirasa sangat efisien. Namun, yang jelas syarat utama bisa dipilih yakni ada komitmen daerah, dukungan dari pemerintah, DPRD dan masyarakat.

"Harus ada nota kesepahaman kedua daerah berbagi cabang olah raga, jangan sampai rebutan, ada juga MoU Gubernur NTB dan Gubernur Bali," kata Inu Nugroho. (*)
Pewarta :
Editor: Nur Imansyah
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar