Mataram (Antaranews NTB) - Sejumlah fraksi di DPRD Nusa Tenggara Barat menilai penurunan angka kemiskinan oleh pemerintah provinsi tidak mencapai target.
Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, H Johan Rosihan di Mataram, mengakui, pada periode sebelumnya antara 2009-2013, Pemerintah Provinsi sukses menurunkan angka kemiskinan pada kisaran 1,2 % setiap tahunnya dari 23,81 % pada Maret 2008 menjadi 17,97 % Maret 2013. Namun, antara tahun 2013-2017, pemerintah daerah hanya sanggup menurunkan kemiskinan pada angka 0,5 % setiap tahunnya. Karena itu asumsi target penurunan kemiskinan menjadi 13,25 % pada tahun 2017 tidak tercapai.
"Kenapa karena terdapat defisit target sebesar 1,8 % terkait kinerja penurunan persentase penduduk miskin di NTB," ungkap Johan Rosihan menanggapi laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah akhir tahun 2018 dan laporan pertanggungjawaban kepala daerah akhir masa jabatan 2013-2018 yang disampaikan Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi.
Tidak itu saja, menurutnya, angka kemiskinan ini diperparah data BPS NTB yang menyebutkan tingkat pengangguran terbuka di NTB per-agustus 2017 mencapai 3,32% atau turun 0,66% dibanding posisi agustus 2016 yang berada pada angka 3,94%. Tapi disisi lain jumlah pengangguran yang bekerja tidak penuh waktu di NTB mencapai 36,93% dari total penduduk.
"Jumlah tersebut perlu kita waspadai bersama agar tidak menjadi pengangguran absolut," ucapnya.
Senada dengan itu, Ketua Fraksi PDI P DPRD NTB, H Ruslan Turmuzi, juga mengaku sangat heran dengan narasi LKPJ yang memaparkan kemampuan Pemprov NTB mendapatkan angka 0,99 % dalam penurunan angka kemiskinan dari angka kemiskinan nasional sebesar 0,65 %.
"Melihat narasi itu, kami menjadi bertanya-tanya dari mana eksekutif mendapatkan angka 0,99 % per tahun padahal sedang membahas LKPJ lima tahun periode kedua pemerintahan ini yaitu tahun 2013-2018," jelasnya.
Fraksi PDI P melihat pemerintah bermain sulap atau akrobatik dengan data yang ditampilkan karena faktanya penurunan angka kemiskinan tahun 2013-2017, penurunannya hanya sebesar 2,20 %.
"Berarti rata-rata per tahun hanya sebesar 0,55 %. Di mana tidak lebih tinggi dari rata-rata nasional," ucap Ruslan Turmuzi.
Menurut Ruslan, rendahnya penurunan angka kemiskinan oleh Pemprov NTB itu, sebut Ruslan, tidak berbanding lurus dengan alokasi anggaran kemiskinan yang cukup besar yang dialokasikan selama ini pada berbagai sektor program dan kegiatan. Namun, penurunan angka kemiskinan tersebut sangat lamban bahkan tidak mencapai target indikator RPJMD.
Karena itu, pandangan Fraksi PDI P, tidak tercapainya target penurunan angka kemiskinan di NTB ini diakibatkan lemahnya aspek perencanaan, alokasi anggaran yang tumpang tindih dan tidak tepat sasaran. Termasuk lemahnya koordinasi pemerintah tentang singkronisasi program dan kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan.
Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB juga menegaskan bahwa persoalan kemiskinan di NTB ini masih jauh dari tuntas.
"Angka 15,05 % orang miskin di NTB ini masih terhitung yang tertinggi secara nasional. Karena NTB masih termasuk dalam 10 besar provinsi termiskin di negeri ini," ungkap Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, HMNS Kasdiono.
Untuk itu, Fraksi Partai Demokrat mendukung penuh ikhtiar melawan kemiskinan dari desa yang dijadikan prioritas utama. Sebab, puluhan miliar dana APBD dikucurkan untuk memperkuat BUMDES, mengembangkan KUBE, membangun rumah layak huni, mengelola Bank Sampah, mendukung kawasan rumah pangan lestari, menyediakan jamban keluarga dan air bersih.
"Sejauh mana intervensi melawan kemiskinan di desa ini berjalan dan adakah terjadi penurunan angka kemiskinan yang tajam di pedesaan. Itu menjadi pertanyaan Demokrat," tandasnya. (*)
