Kemenko Perekonomian: penyatuan KSN Bima-Komodo dimungkinkan

id KSN Bima

Para peserta konsultasi publik Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Bima, memberikan berbagai pendapat untuk penyempurnaan Ranperpres RZ KSN Bima. (Foto Antaranews NTB/Awaludin)

Itu dimungkinkan karena kalau laut menyatukan, maka darat mengikuti
Mataram (Antaranews NTB) - Asisten Deputi Tata Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dodi Slamet Riyadi menyatakan penyatuan Kawasan Strategis Nasional Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan KSN Komodo, Nusa Tenggara Timur dimungkinkan menjadi kesatuan ekosistem.

"Itu dimungkinkan karena kalau laut menyatukan, maka darat mengikuti. Tinggal nanti rencana tata ruang darat yang disusun Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Judulnya wilayah delinasi mencakup wilayah Bima dan Komodo," katanya di Mataram, Selasa.

Wacana penyatuan KSN Bima dengan KSN Komodo, diungkapkan oleh pakar dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dietrich G Bengen, pada konsultasi publik Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Bima.

Menurut Dodi, adanya wacana tersebut sebagai solusi dari adanya perbedaan pandangan bahwa seolah-olah ada kabupaten tertentu yang tidak mau masuk. Padahal, KSN Bima merupakan kepentingan nasional bukan daerah.

"Menurut ahli ekosistem laut, dua kawasan itu bisa menjadi satu kesatuan ekosistem Bima dan Komodo karena dua kawasan itu berdampingan. Tinggal nanti pemerintah pusat yang menentukan delinasinya," ucap Dodi.

Sementara itu, Direktur Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Suharyanto, mengatakan KSN Bima didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru karena memiliki potensi sumber daya perairan laut dan darat.

Di kawasan tersebut bisa dikembangkan berbagai kegiatan yang berdampak luas terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di lima kabupaten di Pulau Sumbawa, yakni Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima.

Berbagai kegiatan ekonomi yang bisa berkembang, seperti perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu, pengembangan pariwisata juga bisa dilakukan, terlebih sudah ada Pulau Moyo yang sudah menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Menurutnya, upaya menghidupkan KSN Bima menjadi sesuatu yang lebih nyata karena pemerintah pusat sudah punya program yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Intinya, kami ingin mendorong KSN Bima dengan program nasional yang didanai dari APBN. Dan wacana menyatukan KSN Bima dan Komodo, juga dimungkinkan," ucap Suharyanto.

Oleh sebab itu, kata dia, konsultasi publik RZ KSN Bima, bertujuan untuk memverifikasi data dan informasi mengenai objek penting atau strategis nasional. Selain itu, perumusan tujuan kebijakan strategis penyusunan RZ KSN Bima.

Tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan terhadap dokumen antara, dan memperoleh masukan dan penyepakatan struktur alokasi ruang RZ KSN Bima.

Konsultasi publik tersebut, lanjut Suharyanto, juga bertujuan untuk perumusan indikasi program penyusunan, dan membahas garis besar Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang RZ KSN Bima.

"Kami berharap melalui konsultasi publik tersebut ada keluaran berupa penyempurnaan dokumen final yang memuat tinjauan aspek hukum penyusunan, kajian ilmiah, dan kisi-kisi Ranperpres RZ KSN," katanya. (*)
Pewarta :
Editor: Awaludin
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar