Mataram (Antaranews NTB) - Komite Nasional Indonesia Untuk Bendungan Besar (KNI-BB) terus memperbanyak jumlah asesor guna mempercepat pelayanan asesmen dalam mencetak tenaga ahli bendungan bersertifikat.
Ketua Umum KNI-BB Ir Hari Suprayogi, M. Eng, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (25/5), menyebutkan jumlah asesor pada awalnya hanya empat orang. Namun melalui kerja sama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) pada 2017, telah ditambah menjadi 17 asesor.
"Kemudian pada April 2018, kembali dicetak 4 orang asesor sehingga total ada 25 asesor," katanya pada pembukaan seminar nasional bendungan besar yang diikuti oleh 600 peserta dari seluruh Indonesia.
Pihaknya juga terus menerus melakukan regenerasi anggota Komite Eksekutif yang saat ini berjumlah 37 orang.
Selain itu, apabila dimungkinkan akan mengusulkan regenerasi keanggotaan Komisi Keamanan Bendungan melalui program magang atau mekanisme lainnya.
Hal itu, menurut Hari, dipandang perlu mengingat jumlah anggota Komisi Keamanan Bendungan yang terbatas. Kondisi tersebut dirasa tidak proporsional dengan jumlah kegiatan besar yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Antara lain, sertifikasi desain, sertifikasi pengisian awal, dan sertifikasi operasi bendunganbendunan yang dilaksanakan pembangunannya sejak kurun waktu 2015-2019.
"Dan lebih dari 200 bendungan besar eksisting yang harus segera dilakukan sertifikasi operasi dan pemeliharaan. Juga dinamika pelaksanaan bendungan di lapangan yang semakin kompleks dan penuh tantangan," ujarnya.
Pihaknya juga sudah melakukan beberapa kegiatan akselerasi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas para ahli bendungan.
Adapun upaya untuk meningkatkan kualitas dilakukan beberapa kerja sama dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta berupa peningkatan kapasitas yang berupa tenaga pengajar teknik bendungan besar.
Selain itu juga, lanjut Hari, dilakukan kegiatan seminar, pelatihan, bimbingan teknis dan sertifikasi keahlian bagi para insinyur dan sarjana teknik melalui kerja sama dengan beberapa elemen, seperti Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Kami juga menjalin kerja sama dengan Pusdiklat Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), maupun BWS, pengelolaan bendungan, dan para penyedia jasa konstruksi maupun konsultasi teknis di seluruh Indonesia," kata Hari.
Pada kesempatan itu, ia menyebutkan jumlah tenaga ahli bendungan yang sudah bersertifikat s. d April 2018, sebanyak 863 orang, dengan rincian ahli utama 105 orang, ahli madya 252 orang, ahli muda 379 orang, dan ahli pemula 127 orang. Ada juga yang masih berproses di sekretariat sebanyak 180 orang.
Secara keseluruhan jumlah pemegang sertifikat di bidang bendungan besar adalah 52,27 persen dari total sebanyak 1.651 orang anggota KNI-BB.
Oleh karena itu, menurut Hari, masih diperlukan banyak pemegang sertifikat keahlian bidang bendungan besar untuk ikut berpatisipasi dalam menyukseskan program prioritas nasional pembangunan 65 bendungan yang dibangun selama 5 tahun (2015-2019).
"Kami berharap kepada masyarakat luas dapat memahami bahwa KNI-BB adalah asosiasi profesi yang paling tepat untuk memproses sertifikat keahlian bidang bendungan besar, bukan yang lain," katanya. (*)
