Jakarta (ANTARA) - Mantan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) As’ad Said Ali berpendapat bahwa Muktamar NU yang buruk melahirkan kepengurusan yang buruk juga.
Ia menyampaikan pernyataan tersebut untuk menyoroti kondisi PBNU saat ini yang dinilai penuh dengan konflik dan kekacauan.
“Kisruh yang kita saksikan dalam tubuh PBNU saat ini adalah produk dari Muktamar Lampung yang penuh rekayasa. Hasil dari muktamar tersebut menciptakan ketidakstabilan dalam organisasi, sehingga wajar jika PBNU kini penuh dengan konflik dan kekacauan,” kata As’ad di kawasan Cilandak, Jakarta, Rabu.
Sementara itu, mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa A. S. Hikam, menyatakan keprihatinannya terhadap arah gerakan PBNU yang dinilai telah melenceng dari khitah yang seharusnya menjadi pijakan utama organisasi.
“Khitah PBNU kini tampak tidak fokus lagi pada urusan sosial dan keagamaan yang menjadi tugas pokok PBNU. Justru, energi organisasi banyak terkuras oleh isu-isu politik yang seharusnya bisa dihindari,” kata dia.
Baca juga: Jelang Muktamar PKB di Bali, suasana sekitar lokasi acara masih sepi atribut
Baca juga: Cak Imin minta Anies Baswedan sabar hadapi Pilkada
Selanjutnya, mantan Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama Arifin Junaidi berpendapat bahwa terlepas dari kondisi PBNU, maka PKB harus tetap berperan sebagai representasi politik NU yang tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan nilai-nilai khitah PBNU.
Adapun ketiganya membicarakan hubungan PBNU dengan PKB saat menghadiri acara Silaturahmi Nasional dengan tema "Penerapan Khitah NU dalam Politik Kebangsaan” yang diselenggarakan Akademi Kepemimpinan Dipantara, sebuah lembaga think tank yang berfokus pada kajian kepemimpinan di kalangan NU.
Muktamar buruk melahirkan kepengurusan buruk, terkait Muktamar PKB
Suasana acara Silaturahmi Nasional dengan tema "Penerapan Khitah NU dalam Politik Kebangsaan” yang diselenggarakan Akademi Kepemimpinan Dipantara di kawasan Cilandak, Jakarta, Rabu (21/8/2024). (ANTARA/Rio Feisal)
