Lombok Barat (Antaranews NTB) - Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) memfasilitasi pertemuan membahas optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
Pertemuan dalam bentuk sarasehan yang digelar di aula kantor Bupati Lombok Barat, Senin (23/7) tersebut, dihadiri Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, para kepala desa, dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Para mahasiswa UGM menggagas pertemuan karena sedang melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Lombok Barat.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UGM sebagai fasilitator sarasehan, menghadirkan pula pembicara dari Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Aryani, serta dosen Fisipol UGM Dr Arie Sudjito.
"Kegiatan ini sebagai bagian dari program KKN, sebanyak 20 mahasiswa UGM yang ditempatkan di Kabupaten Lombok Barat," kata Ketua LPPM UGM Prof. Irfan Dwidya, P.M.
Sejak 1976, kata dia, UGM mewajibkan seluruh mahasiswa turun ke desa memberikan pengabdian kepada masyarakat sebelum mereka resmi menjadi sarjana. Tujuannya untuk bekerja dan memecahkan masalah yang dihadapi di desa.
Irfan menambahkan Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, merupakan salah satu desa yang menjadi lokasi pelaksanaan program KKN pada tahun 2018.
Selama berada di desa, para mahasiswa melakukan pemetaan berbagai masalah yang dihadapi di desa. Salah satunya pengelolaan APBDes yang bersumber dari alokasi dana desa (APBD) serta dana desa (APBN).
Dalam pemetaan tersebut bisa diketahui arah pembangunannya yang dimasukkan dalam rancangan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes).
"Untuk itu, optimalisasi pemanfaatan alokasi dana desa serta dana desa menjadi salah permasalahan yang perlu dicari solusinya," katanya.
Sementara itu, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, menegaskan jajarannya berkomitmen mengawal pengelolaan alokasi dana desa serta dana desa sesuai Nawacita Presiden Joko Widodo, yang ingin membangun dan meningkatkan kesejahteraan warga di perdesaan.
"Kami tentu berharap melalui sarasehan tersebut bisa menambah wawasan aparatur pemerintahan, khususnya kepala desa. Saya juga minta adik-adik mahasiswa menimba ilmu dari kegiatan ini," ujar Fauzan.
Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan NTB, total pagu dana desa yang untuk 119 desa di Kabupaten Lombok Barat pada 2018 senilai Rp128,32 miliar.
Total yang sudah ditransfer oleh pemerintah pusat ke kas daerah Kabupaten Lombok Barat sejak Januari hingga 9 Juli 2018 senilai Rp51,33 miliar atau sebesar 40 persen. (*)
UGM fasilitasi pertemuan bahas APBDes Lombok Barat
Bupati Lombo Barat H. Fauzan Khalid (kiri), menerima cenderamata dari pejabat Universitas Gadjah Mada (UGM). (Foto Antaranews NTB/ist)
Kami tentu berharap melalui sarasehan tersebut bisa menambah wawasan aparatur pemerintahan, khususnya kepala desa
