Jakarta (ANTARA) - Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyiapkan anggaran untuk fasilitas penunjang bagi para transmigran untuk mendukung kelangsungan hidup di daerah tempat tinggal barunya.
Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu mengatakan penyediaan fasilitas dan biaya penunjang ini ditujukan agar transmigran bisa menghidupi kebutuhan sendiri, termasuk dengan memiliki pekerjaan.
"Jangan kemudian hanya memberikan semacam promosi 'pindah ke sana nanti akan ini (kaya)', di sana harus diberikan pekerjaan," kata Sri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pejabat eselon I Kemendes PDTT di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin.
Menurutnya, anggaran untuk fasilitas penunjang di daerah transmigrasi seperti untuk pembangunan jalan dan lingkungan dapat mendorong meningkatnya angka transmigran mandiri.
"Saya juga menyoroti transmigrasi mandiri itu harusnya dituntaskan sehingga contoh transmigran itu 'oh pindah di sana ternyata lebih bahagia, lebih terjamin' dan seterusnya," ujar Sri.
Di samping penyediaan fasilitas penunjang, Sri juga menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan kepala daerah terkait.
"Karena setelah selesai tidak ada komunikasi secara baik dengan bupati dan kepala daerah setempat itu juga menjadi bencana bagi transmigran," katanya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengingatkan bahwa pelaksanaan transformasi transmigrasi harus didasarkan pada kesiapan prasarana dan sarana daerah tujuan.
"Transformasi transmigrasi alias transpolitan harus didasarkan kesiapan lahan yang clear and clean, kesiapan prasarana dan sarana lokal, serta berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi terkini," kata Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar.
Baca juga: Pemerintah berharap Program PKTD Dana Desa bantu ekonomi masyarakat
Baca juga: Kementerian PDTT menyerahkan bantuan desa tertinggal di Lombok
Menurutnya, transformasi transmigrasi yang disesuaikan dengan kesiapan dan potensi daerah terkait akan mempermudah pembangunan kawasan baru serta menghadirkan masyarakat transmigrasi yang lebih berkualitas.
Gus Halim menyampaikan pula pelaksanaan program transmigrasi di Tanah Air sejauh ini secara konsisten telah berhasil mencapai target signifikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.
Beberapa target yang dicapai, kata dia melanjutkan, antara lain memindahkan, menata, dan menempatkan penduduk sebanyak 2,2 juta kepala keluarga atau 9,2 juta jiwa.
