Vladivostok, Rusia (ANTARA) - Rusia akan mendukung calon presiden Amerika Serikat Kamala Harris, seperti yang direkomendasikan oleh Presiden AS Joe Biden, kata Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis.
"Saya menyatakan bahwa presiden saat ini, Biden, adalah favorit kami. Dia (Biden) dikeluarkan dari pencalonan, tetapi dia merekomendasikan agar semua pendukung menyokong Harris," kata Putin.
"Jadi kami akan melakukan hal yang sama – kami akan mendukungnya (Harris)," kata presiden Rusia itu, saat berpidato pada Forum Ekonomi Timur (EEF) di Vladivostok.
Putin menyadari bahwa Rusia bukanlah pihak yang berhak menentukan kandidat favorit pemilihan presiden AS.
"Mengenai siapa yang favorit, bukan kami yang menentukannya," kata Putin.
Baca juga: Barat jadikan Ukraina alat tawar-menawar ambisi politik
Baca juga: Prabowo's meeting with Putin reflects RI's foreign policy: House
Putin menambahkan bahwa presiden baru AS akan menjadi pilihan warga Amerika sendiri. Ia menyebut mantan Presiden AS Donald Trump telah menjatuhkan sejumlah besar sanksi terhadap Rusia. Putin berharap Harris tidak akan mengikuti jejak Trump seperti itu.
"Trump telah menerapkan begitu banyak pembatasan dan sanksi terhadap Rusia, yang belum pernah diterapkan oleh presiden mana pun sebelumnya. Dan jika Harris baik-baik saja, mungkin dia akan menahan diri dari tindakan semacam ini," kata Putin.
Sumber: Sputnik-OANA
Berita Terkait
Putin ucapkan selamat kepada Trump terpilih kembali sebagai Presiden AS
Minggu, 10 November 2024 8:15
Rusia dukung pembentukan negara Palestina
Sabtu, 19 Oktober 2024 6:38
Barat jadikan Ukraina alat tawar-menawar ambisi politik
Selasa, 3 September 2024 4:50
Putin ucapkan selamat untuk posisi baru Presiden Vietnam
Minggu, 4 Agustus 2024 19:23
Prabowo's meeting with Putin reflects RI's foreign policy: House
Jumat, 2 Agustus 2024 14:57
Defense Minister Prabowo supports Russian consulate plan in Bali
Kamis, 1 Agustus 2024 19:10
Putin sebut perjanjian Istanbul jadi dasar perundingan
Jumat, 5 Juli 2024 6:47
Perjanjian Rusia-Korut adalah urusan dua negara berdaulat
Jumat, 21 Juni 2024 5:45