Mataram (ANTARA) - Komando Resor Militer (Korem) 162/Wira Bhakti membuka posko aduan pelanggaran netralitas dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024 di Nusa Tenggara Barat.
Komandan Resor Militer (Danrem) 162/WB Brigjen TNI Agus Bhakti dalam keterangan resmi yang diterima di Mataram, Rabu, mengatakan bahwa posko aduan ini khusus untuk pelanggaran netralitas di kalangan TNI.
"Jadi, jika ada anggota TNI yang terbukti melanggar, kami akan memprosesnya sesuai aturan yang berlaku. Netralitas TNI adalah harga mati yang selalu kami jaga," kata Brigjen TNI Agus Bhakti.
Selain komitmen menjaga netralitas, Danrem 162/WB juga menekankan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan seluruh aparat dalam menjaga keamanan seluruh tahapan pilkada.
"Pada dasarnya, TNI siap melakukan berbagai upaya pengamanan sesuai dengan tugas dan fungsi kami, terutama untuk memastikan bahwa situasi tetap kondusif hingga seluruh tahapan Pilkada Serentak 2024 selesai," ujarnya.
Baca juga: Zul-Uhel, Rohmi-Firin dan Iqbal-Dinda siap tarung di Pilgub NTB 2024
Perihal adanya sinergisitas antara Korem 162/WB dengan Bawaslu NTB, Brigjen TNI Agus berharap pihaknya dapat ikut serta menciptakan suasana yang kondusif dan aman, serta mengantisipasi berbagai potensi kerawanan yang mungkin terjadi di tengah masyarakat.
Menurut dia, upaya pengawasan dan pengamanan yang terkoordinasi dapat menjadi kunci dalam menjaga integritas pemilihan serta stabilitas keamanan di Provinsi NTB.
"Dengan adanya kolaborasi antara TNI, Bawaslu, dan pihak terkait lainnya, kami berharap Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan sesuai dengan prinsip demokrasi," ucapnya.
Kepada masyarakat, Danrem 162/WB mengimbau untuk turut serta menjaga suasana damai dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu negatif yang berpotensi merusak jalannya proses Pilkada Serentak 2024.
Bawaslu Provinsi NTB pada hari Selasa (10/9) melakukan kunjungan ke Korem 162/WB. Dalam kunjungan tersebut, Danrem 162/WB menerima secara langsung kedatangan pihak Bawaslu Provinsi NTB.
Ketua Bawaslu Provinsi NTB Itratip mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya sinergisitas antara TNI dan lembaga penyelenggara pemilu guna memastikan kelancaran dan keamanan Pilkada Serentak 2024.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi NTB telah memaparkan sejumlah potensi kerawanan atau gangguan keamanan selama tahapan Pilkada Serentak 2024.
Bawaslu melihat gangguan keamanan berpotensi terjadi pada tahap kampanye dan pemungutan suara.
Menurut Itratip, potensi pelanggaran hukum dan keamanan dapat meningkat seiring dengan dinamika politik yang makin kompleks di NTB.
Oleh karena itu, pihaknya telah memetakan berbagai potensi kerawanan politik di sejumlah daerah yang dianggap rentan terhadap konflik selama pemilihan.
Potensi tersebut, antara lain, konflik horizontal antarpendukung calon, penyebaran berita bohong (hoaks), serta praktik politik uang.
Bawaslu berharap adanya dukungan penuh dari TNI dalam menjaga situasi yang aman dan kondusif selama proses pilkada serentak berlangsung.
