DPR minta uang korban gempa di NTB segera dicairkan

Lombok Barat (Antaranews NTB) - Ketua Komisi VIII DPR M. Ali Taher meminta pemerintah segera mencairkan uang untuk perbaikan rumah serta dana bantuan lainnya bagi para korban gempa di Nusa Tenggara Barat karena sudah masuk tahap pemulihan pascabencana.

"Jangan sampai karena prosedur hak masyarakat terabaikan. Kami mendorong pemerintah segera mencairkan," kata dia usai menggelar pertemuan dengan Sekretaris Daerah Lombok Barat Mohammad Taufik dan Kepala Dinas Sosial NTB Ahsanul Khalik di Kantor Camat Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Sabtu.

Sebanyak 5.293 korban gempa yang rumahnya rusak berat telah diverifikasi tahap pertama dan mendapatkan buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan saldo masing-masing Rp50 juta.

Namun, uang tersebut belum bisa dicairkan hingga saat ini karena harus menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB).

"Segera dana itu dicairkan karena sudah lewat masa darurat. Warga perlu dana tersebut untuk pemulihan kehidupannya, terutama membangun kembali rumahnya yang roboh," ujar dia.

Politikus PAN dari Daerah Pemilihan Banten III tersebut, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait dana penanganan dampak gempa bumi yang harus segera dicairkan.

Menurut dia, anggaran penanganan dampak bencana gempa bumi di NTB sebesar Rp4 triliun yang dianggarkan pemerintah melalui APBN 2018 masih kurang, terutama untuk pembangunan hunian sementara (huntara).

"Pemerintah tidak mengalokasikan untuk membangun huntara, tapi faktanya di lapangan masyarakat sangat membutuhkan," ucap dia.

Komisi VIII mengapresiasi kebijakan yang diambil Dinas Sosial NTB melibatkan relawan membangun huntara supaya pada musim hujan tidak terjadi persoalan munculnya penyakit.

Ali Taher juga memastikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah menyiapkan anggaran untuk penanganan bencana Rp6 triliun pada 2019, termasuk di dalamnya untuk pemulihan kondisi NTB pascagempa.

"Itu anggaran sifatnya `on call` atau bisa digunakan sewaktu-waktu. Dananya nanti di rekening di Kementerian Keuangan," ucapnya.

Hadir dalam rapat tersebut, seluruh Anggota Komisi VIII DPR dan jajaran Kementerian Sosial yang mengadakan kunjungan kerja ke Lombok, untuk menggali informasi terkait dengan penanganan dampak gempa bumi sekaligus menyalurkan bantuan kepada korban gempa bumi di NTB.

Dalam kesempatan tersebut, para wakil rakyat yang membidangi masalah sosial dan keagamaan tersebut, juga menyerahkan dana bantuan senilai Rp856 juta dan bantuan logistik dari Kementerian Sosial kepada Sekda Lombok Barat Mohammad Taufik. (*)