Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, hingga saat ini masih menunggu petunjuk teknis terhadap turunan kabinet baru yang tentunya akan berdampak juga daerah, terutama untuk pembentukan dinas/instansi baru sesuai dengan kabinet yang ada.
"Kami masih menunggu petunjuk teknis terkait tambahan kabinet baru, apakah di daerah juga harus membentuk dinas/instansi baru juga atau seperti apa," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri di Mataram, Rabu.
Beberapa kabinet baru yang dimaksudkan antara lain, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif.
Baca juga: Berikut nama menteri Kabinet Merah Putih di era Prabowo-Gibran
Dengan adanya tambahan kabinet baru itu, kata Sekda, pemerintah kota belum bisa berbuat apa-apa sebelum melihat aturan atau SOP dari pemerintah pusat.
"Jadi kami masih menunggu petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah," katanya.
Namun demikian, lanjutnya, dengan adanya perubahan tersebut pastinya akan terjadi dua kemungkinan yakni organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Mataram akan bertambah gemuk juga atau kecil.
"Untuk kebudayaan saat ini masih berada di Dinas Pendidikan, dengan adanya kabinet baru apakah akan masuk ke Dinas Pariwisata atau seperti apa, kami belum bisa pastikan," katanya lagi.
Baca juga: Prabowo lantik 48 menteri dan 5 pejabat Kabinet Merah Putih di Jakarta
Baca juga: Berikut nama 55 wakil menteri yang dilantik Presiden Prabowo hari ini
Sementara untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Mataram memang sudah berdiri sendiri, sedangkan Kementerian Transmigrasi di Kota Mataram dinilai masih bisa tetap gabung dengan Dinas Tenaga Kerja.
Pasalnya, untuk program transmigrasi di Kota Mataram sejauh ini tidak terlalu banyak, termasuk animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi sudah kurang.
Pada prinsipnya, kata Sekda, Pemerintah Kota Mataram siap menerima apapun bentuk kebijakan dari pemerintah pusat dan sejauh ini Kota Mataram sangat adaptif dengan berbagai kebijakan pemerintah.
"Masalah pergantian ini sudah biasa kami alami 5 tahun sekali, dan sejauh ini kami tidak ada kesulitan dan koordinasi program. Kami bisa cepat menyesuaikan dengan aturan baru," katanya.*
