Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyiapkan dana BTT (biaya tak terduga) untuk antisipasi serta penanganan dampak kekeringan di daerah itu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri di Mataram, Rabu, mengatakan alokasi dana BTT tersebut disiapkan setelah Mataram menetapkan status siaga darurat kekeringan per 30 September sampai 31 Desember 2024.
"Yang penting sudah ada status darurat dan ada wilayah terdampak, dana BTT bisa digunakan untuk penanganan," katanya.
Baca juga: Mataram ditetapkan status siaga darurat kekeringan
Dikatakan, pada tahun 2024, Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan dana BTT sebesar Rp5 miliar, namun anggaran tersebut hingga saat ini masih utuh atau belum digunakan, karena sejauh ini kondisi Kota Mataram masih aman terkendali.
Sementara untuk penggunaannya penanganan dampak kekeringan, katanya, Pemkot Mataram masih menunggu kondisi lebih lanjut berdasarkan kajian dan telaah yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram.
"Prinsipnya, dana BTT siap digunakan sesuai ketentuan yang ada," katanya.
Sebelumnya, Pejabat Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram Irwan Rahadi mengatakan secara umum Kota Mataram ketersediaan air di Kota Mataram masih aman.
"Kebutuhan air untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, cuci, masak, masih mencukupi. Tapi, memang debit air berkurang," katanya.
Baca juga: BPBD minta camat lurah aktif di Mataram pantau potensi dampak kemarau
Karena itu, penetapan status siaga darurat kekeringan itu juga sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi yang digelar oleh BPBD bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, camat dan lurah.
Selain itu, juga dihadirkan BMKG untuk memaparkan secara umum terhadap siklus musim yang terjadi dan puncak hujan akan terjadi di Kota Mataram pada bulan November 2024.
"Jadi, sebenarnya kita harus siaga dua, yakni pertama untuk kekeringan dan kedua siaga dampak hidrometeorologi," kata Irwan yang juga menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram.
Sementara, lanjutnya, penetapan status siaga darurat ditetapkan setelah dilakukan pemantauan terhadap situasi lapangan, tim BPBD sudah turun ke lapangan melihat sumber-sumber air mulai berkurang.
Baca juga: BPBD identifikasi wilayah berpotensi terdampak kemarau di Mataram
Selain itu, adanya laporan sekitar satu hektare lahan pertanian terancam gagal panen. Seperti di wilayah Karang Baru dan Rembiga, sebab untuk mencari air mereka harus berkoordinasi sampai ke wilayah Lombok Barat.
"Satu hektare lahan pertanian yang terancam gagal panen itu, kondisi padi mereka sedang berbunga," katanya.
Selain itu, laporan dan keluhan dari pengusaha tahu tempe di wilayah abian tubuh yang kekurangan air bersih, khususnya dari dari PDAM, sebab pengusaha tahu tempe harus menggunakan air bersih.
"Sementara debit air bersih dari PTAM mengalami penurunan sebagai dampak kemarau, " katanya.
Baca juga: Antisipasi kekeringan, PTAM Giri Menang Mataram distribusi air bersih ke 362 titik
Laporan lain juga dari pemukiman warga atau rumah tangga yang dilakukan upaya bantuan pasokan air melalui injeksi oleh PTAM Giri Menang, seperti di Kelurahan Pagutan, Babakan, Gegutu, dan Pejarakan Karya.
"Untuk mengatasi kebutuhan air bersih, kami berkoordinasi dengan PTAM Giri Menang sebab salah satu penyebabnya karena debit air berkurang," katanya.
Baca juga: BPBD Mataram menyiapkan suplai air bersih untuk bantu warga
Dana BTT disiapkan guna antisipasi dampak kekeringan di Mataram
Ilustrasi: pendistribusian air bersih ke wilayah Gegutu, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, oleh PTAM Giri Menang dengan menggunakan sistem ijeksi melalui jaringan pipa induk. (ANTARA/PTAM Giri Menang)
