Jakarta (ANTARA) -
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto setuju apabila penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dievaluasi tuntas sehingga masyarakat tidak diberdayakan atau dididik dengan praktik politik uang.
Menurut ia, pemerintah sedang menyoroti pelaksanaan pilkada yang dihantui dengan praktik politik uang serta biaya penyelenggaraan yang tinggi, sehingga Presiden Prabowo menilai perlu adanya evaluasi mendalam untuk menuntaskan masalah tersebut.
"Respons Presiden ya mengajak semua pihak untuk menyempurnakan pelaksanaannya melalui undang-undang," kata Muhaimin kepada awak media di Jakarta, Sabtu malam.
Muhaimin mengatakan bahwa politik uang merupakan ujian bagi agenda demokrasi di Indonesia, baik pilkada maupun pemilu legislatif, sehingga sistem pemilihannya harus dievaluasi mendalam. Ditambah lagi biaya penyelenggaraan yang menyerap anggaran begitu banyak.
Baca juga: KPU sebut pemungutan suara pilkada serentak di NTB kondusif
"Saya juga sudah sempat diskusi dengan Presiden agar pembelajaran pilkada kali ini dalam konteks penyempurnaan sistem dan penyempurnaan paket undang-undang pemilu dan partai politik untuk masuk perbaikan, sehingga tidak mengurangi kemuliaan kompetisi yang sehat," ujarnya.
Meskipun dibayangi banyaknya praktik politik uang, lanjut Muhaimin, tetapi pelaksanaan pilkada serentak tahun ini juga melahirkan sejumlah calon pemimpin daerah terpilih yang justru tidak mengeluarkan biaya kampanye dalam jumlah besar.
Baca juga: KPPS lakukan pelanggaran, KPU gelar pemungutan suara ulang di Karangasem Bali
"Masih ada yang menang tanpa melakukan politik uang. Mereka mengandalkan data dan gagasan bisa juga terpilih," kata pria yang kerap disapa Cak Imin itu.
Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa tantangan menyempurnakan pelaksanaan pilkada maupun pemilu akan sulit, namun tetap ada peluang untuk memperbaikinya.
