Mataram (Antaranews NTB) - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, segera mengganti terpal rumah singgah korban gempa yang saat ini kondisinya sudah mulai rusak dan robek akibat cuaca.
"Kami berharap para pengungsi lebih bersabar lagi, karena kita masih mencari solusi untuk mengganti konstruksi terpal rumah singgah (Rusi) menggunakan spandek," kata Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Selasa.
Komitmen tersebut disampaikan wakil wali kota menyikapi kondisi sejumlah Rusi yang ditempati para korban gempa bumi di Lingkungan Pengempel Indah mulai lapuk akibat hujan panas.
Mohan mengatakan, dalam perencanannya konstruksi Rusi dibangun dari rangka baja dengan terpal berkualitas dan standar tersebut diprediksi akan bertahan hingga warga pindah ke hunian tetap pada akhir tahun ini.
Akan tetapi, proses pembangunan rumah tahan gempa baik berupa rumah instan sederhana sehat (Risha) maupun rumah konvensional (Riko) jauh dari perkiraan awal karena berbagai masalah muncul dalam proses pembangunannya.
"Masalah-masalah itu muncul di luar kendali kita, bahkan saya juga protes dengan masalah-masalah tersebut, tetapi hingga saat ini belum ada jalan keluar yang baik," katanya.
Oleh karena itu, untuk melindungi pada korban gempa bumi, pihaknya akan mencari jalan keluar salah satunya dengan mengusulkan pengelolaan dana bantuan bagi korban gempa bumi dari beberapa pemerintah daerah di Indonesia yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Mataram.
Menurutnya, total bantuan bagi korban gempa bumi yang diterima pemerintah kota mencapai sekitar Rp1,5 miliar. Dengan dana tersebut, diharapkan dapat mengganti konstruksi Rusi berupa terpal menjadi spandek sehingga para pengungsi bisa lebih aman dan nyaman.
"Kemungkinan itu akan kita coba bicarakan dengan pihak terkait, karena kami juga tidak mau niat baik tetapi dilakukan melalui proses aturan yang salah," ujarnya.
Dikatakan, dana bantuan dari beberapa daerah di Indonesia tersebut saat ini masuk dalam APBD Kota Mataram sehingga tidak bisa dikelola langsung, karena sifatnya "goverment to goverment" (G to G), dan baru bisa digunakan tahun 2019.
"Padahal, para donatur menginginkan agar bantuan yang mereka berikan bisa dimanfaatkan dan dirasakan langsung oleh para korban. Kalau digunakan tahun depan resensi kedaruratannya sudah tidak ada," katanya.
Untuk itulah, tambah Mohan, dia akan berusaha melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak terkait agar dana tersebut bisa dikelola langsung untuk mengintervensi Rusi korban gempa agar dapat meringankan mereka.
