Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengungkapkan bahwa surat keputusan penetapan NTB dan NTT menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 kemungkinan baru dikeluarkan pemerintah pusat pada bulan Maret 2025.
"Kalau target dari KONI Pusat dan KONI NTB itu kemungkinan pada bulan Maret sudah ada SK penetapan dari pemerintah pusat melalui Kemenpora," kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTB, Tri Budiprayitno di Mataram, Senin.
Ia mengakui meski PON 2028 masih berlangsung lama, namun secara persiapan pelaksanaan baik yang dilakukan oleh NTB maupun NTT sudah "on the track". Oleh karena itu, pihaknya menepis adanya anggapan bahwa pemerintah daerah dan KONI lamban dalam melakukan persiapan pelaksanaan PON 2028.
"Begitu kita menang bidding PON, kami langsung bergerak cepat melakukan koordinasi dengan Kemenpora menanyakan berbagai hal seperti apa persiapan-nya, apa saja yang menjadi kewajiban daerah, menanyakan anggaran. Hanya saja waktu itu Kemenpora sedang disibukkan PON 2024 di Aceh dan Sumut, sehingga pembahasan PON 2028 dinilai masih terlalu dini, terlebih lagi gelaran PON melibatkan dua provinsi merupakan pola baru sebagai upaya pemerataan agar semua provinsi menjadi tempat berlangsungnya PON," terangnya.
Baca juga: SK NTB-NTT sebagai tuan rumah PON 2028 belum diterbitkan pusat
Yiyit sapaan akrab Kadispora NTB mengatakan pihaknya berinisiatif membangun komunikasi sejak dini baik terhadap KONI pusat maupun Kemenpora untuk mengetahui apa kewajiban daerah dan kewajiban pusat. Termasuk menyangkut arena maupun pembagian cabang olahraga.
"Sebab memang setiap daerah yang menjadi tuan rumah PON akan memperoleh suntikan dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan arena salah satunya gelanggang olahraga (GOR)," ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga belajar dari pelaksanaan PON XXI di Aceh dan Sumut yang sempat menuai sorotan. Artinya, persiapan gelaran PON di NTB dan NTT diharapkan lebih maksimal sehingga meminimalisasi berbagai persoalan yang kemungkinan terjadi. Bahkan setelah pelaksanaan PON XXI 2024 tersebut baik Dispora NTB maupun KONI NTB intens berkomunikasi dengan KONI pusat. Pihaknya juga sudah menyampaikan dokumen master plan terkait PON XXII 2028 kepada Kemenpora. Meski begitu, belakangan perlu ada penyempurnaan dokumen lantaran perubahan nama dari master plan menjadi rencana induk. Dalam prosesnya juga dibahas mengenai jumlah cabang olahraga yang akan dilombakan pada PON XXII mendatang.
"Sebelumnya NTB kebagian 27 cabang olahraga. Jauh berkurang dari jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON 2023 sebanyak 54 cabang olahraga. Bahkan jumlah cabang olahraga itu kembali berubah karena ada pola baru yang diterapkan Kemenpora yakni menjadi 45 cabang olahraga yang nantinya dibagi dua. 23 cabang olahraga berlangsung di NTB dan 22 cabang olahraga di NTT," kata Yiyit.
Baca juga: Pemprov NTB memberi bonus tambahan peraih medali PON 2024
Selain itu, kata Yiyit, Kemenpora RI juga mendorong agar cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON XXII 2028 itu menyesuaikan dengan cabang olahraga yang dipertandingkan baik dalam SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, maupun pada Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Nantinya, KONI pusat akan berkomunikasi dengan Kemenpora terkait jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada PON 2028 nanti.
Meski begitu Yiyit tidak menampik beberapa waktu terdapat beberapa kendala yang menyebabkan minim-nya persiapan PON 2028. Di antaranya adalah menunggu pelantikan kabinet setelah Pilpres. Termasuk karena agenda politik baik pemilu presiden, pemilu legislatif, maupun pemilu kepala daerah.
"Kita berharap Kemenpora RI segera menerbitkan SK itu, bahkan komunikasi kami tidak hanya pada batas SK, tapi juga dibuatkan keppres seperti saat PON Aceh-Sumut, karena kami menyadari kecukupan fiskal kita tidak sebesar daerah lain," tegasnya.
Pelaksanaan PON XXII 2028 di NTB dan NTT ini diperkirakan menelan anggaran Rp6 triliun lebih. Yiyit optimistis berbagai hal bisa dituntaskan baik menyangkut arena, akomodasi, transportasi, serta kesiapan cabang olahraga. Dia juga berterima-kasih kepada sejumlah legislator RI Dapil Lombok dan Pulau Sumbawa yang ikut mengawal proses persiapan PON XXII 2028.
"Kami juga menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani, Pak Mori Hanafi, Abdul Hadi dan seluruh anggota DPR RI dari NTB dan DPRD NTB yang selalu mengawal sebagai upaya kita bersama agar lebih siap dan cepat dalam merespon berbagai hal terkait pelaksanaan PON XXII 2028, karena kita akan menjadi tuan rumah bersama dengan NTT," katanya.
