Mataram (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mendukung kebijakan Pemerintah Kota Mataram yang melarang siswa tingkat SD dan SMP membawa handphone (HP) ke sekolah, agar anak-anak lebih fokus belajar.
"Akan tetapi, larangan tersebut harus diimbangi dengan solusi yang ditawarkan terutama bagi siswa yang dijemput oleh orang tuanya setiap pulang sekolah dan selama ini berkomunikasi melalui HP," kata Anggota DPRD Kota Mataram Herman di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan dengan adanya larangan tersebut peserta didik bisa lebih fokus belajar dan berinteraksi dengan guru atau teman sebaya mereka.
Baca juga: Disdik Mataram akan mengkaji usulan larangan bawa HP ke sekolah
Akan tetapi, lanjutnya, larangan itu harus dibarengi dengan memberikan solusi bagi siswa terutama pada saat pulang sekolah, misalnya memberikan fasilitas lain untuk bisa komunikasi dengan orang tuanya pada saat jam pulang sekolah.
"Selama ini siswa di berikan HP oleh orang tua mereka untuk memudahkan komunikasi terutama saat para siswa pulang sekolah," katanya.
Selain itu, dengan adanya larangan tersebut Pemerintah Kota Mataram diminta untuk memperbanyak angkutan umum khusus melayani para siswa yang juga disarankan bersifat gratis.
"Setelah bawa HP ke sekolah dilarang, fasilitas angkutan sekolah gratis perlu diadakan agar para siswa bisa nyaman dan aman pulang ke rumah masing-masing," katanya.
Menurutnya, selama ini dengan membawa HP para siswa sudah cukup mandiri ketika pulang sekolah ketika tidak dijemput orang tua yakni dengan memesan langsung transportasi melalui aplikasi yang ada di HP mereka.
"Mungkin juga selama ini ada siswa yang mandiri, sudah terbiasa menggunakan transportasi online ke sekolah dan pulang dari sekolah," katanya.
Herman mengatakan, jika dengan penyiapan angkutan umum khusus siswa dirasa cukup sulit, pemerintah kota bisa diinisiasi hanya pembatasan bukan larangan.
Dengan pembatasan menggunakan HP di sekolah dengan konsekuensi sekolah harus menyiapkan loker bagi para siswa untuk menyimpan barang pribadi siswa.
Pemerintah kota mungkin bisa mengambil kebijakan pembatasan penggunaan HP di lingkungan sekolah oleh para siswa dengan menyediakan fasilitas loker atau tempat penitipan HP di sekolah saat prosesi belajar.
"Ketika jam pulang sekolah, siswa bisa mengambil kembali HP mereka," katanya.
Selain itu, Herman juga menyarankan pihak sekolah untuk membuat grup WA sebagai media komunikasi dengan para orang tua siswa sehingga memudahkan untuk mengetahui perkembangan anak-anaknya, termasuk jam pulang sekolah.
"Orang tua bisa lebih mudah tahu anak-anak mereka sudah bisa dijemput pulang atau belum," katanya.*
