Lombok Tengah (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan antisipasi terhadap keberadaan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) yang dinilai cukup meresahkan saat ini.
"Hasil riset, jumlah LGBT di Lombok Tengah mencapai 2.000 orang," kata Juru Bicara Gabungan Komisi DPRD Lombok Tengah Ahmad Syamsul Hadi saat sidang paripurna penyampaian hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah 2024 di Lombok Tengah, Senin.
Ia mengatakan perkembangan LGBT tersebut tidak bisa dibiarkan, karena secara moral tidak masuk akal dan dapat merusak generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, pemerintah daerah (pemda) harus melakukan langkah untuk mengantisipasi perkembangan komunitas LGBT tersebut.
"Mereka memiliki komunitas, tetapi tertutup. Pemerintah daerah harus melakukan antisipasi mulai sekarang," katanya.
Baca juga: RSUD Dompu tangani 13 pasien HIV, mayoritas dari penyuka sesama jenis
Menurutnya, penyebab mereka menjadi LGBT banyak hal, mulai dari faktor keluarga, lingkungan, trauma pacaran, dan lainnya. "Mereka ini normal, sehingga harus diberikan pendampingan psikologis," katanya.
Pihaknya mendorong pemda untuk berkontraksi dalam melaksanakan penanganan LGBT dengan memberikan bantuan konseling maupun modal usaha, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Data jumlah LGBT di Lombok Tengah itu hasil riset," katanya.
Ia mengatakan keberadaan LGBT ini tidak bisa dibiarkan, karena dampak cukup besar baik terhadap kesehatan maupun dampak sosial serta bisa menyebabkan kasus HIV/AIDS. "Rata-rata usia mereka ini masih produktif di bawah 30 tahun," katanya.
Baca juga: Polda NTB melimpahkan laporan pasangan sesama jenis ke Lombok Barat
Sementara itu Sekda Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi perkembangan LGBT tersebut.
"Kami tentunya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena aktivitas mereka dilakukan secara tertutup," katanya.
Selain itu pemda akan melakukan pembinaan dengan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan, sehingga bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat. "Kami akan melakukan pelatihan kerja bagi mereka ke depannya," kata dia.
