Mataram (ANTARA) - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Muhammad Aminurlah mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memperbaiki irigasi dan bendungan untuk mendukung ketahanan pangan di wilayah setempat.
"Saya mendukung program ketahanan pangan oleh pemerintah pusat, tapi harusnya dibarengi dengan perbaikan-perbaikan jaringan irigasi maupun bendungan yang ada di NTB. Termasuk, pengadaan alsintan seperti traktor, alat pemotong padi, dan lainnya," kata Aminurlah dalam keterangannya di Mataram, Kamis.
Ia menyoroti lamban-nya respon pemerintah daerah terhadap kerusakan infrastruktur pertanian, seperti yang terjadi di Bima. Menurutnya, kondisi irigasi dan bendungan yang rusak telah berdampak serius pada kehidupan petani.
"Kerusakan infrastruktur pertanian yang dibiarkan berlarut-larut telah berdampak serius terhadap kehidupan petani," tegasnya.
Baca juga: Gubernur Iqbal pimpin rapat revitalisasi irigasi pertanian di NTB
Politisi yang akrab disapa Haji Maman ini mengungkapkan bahwa hasil pantauan di lapangan menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan. Di Kecamatan Ambalawi, misalnya, terdapat tujuh bendungan yang mengalami kerusakan parah.
"Lima tahun terakhir tidak ada yang diperbaiki. Apalagi setelah banjir bandang kemarin, kondisinya tidak bisa dipakai lagi," ungkapnya.
Kondisi serupa juga ditemukan di Kecamatan Wera dengan jumlah kerusakan yang sama. Ia menyayangkan lamban-nya tindakan pemerintah dalam menangani hal ini.
"Kasihan masyarakat. Ini alasan saya intens bersuara dalam sidang paripurna. Bagaimana kita mau bicara pengentasan kemiskinan, kalau kebutuhan dasar petani saja tidak dipenuhi," ujarnya.
Menurutnya, para petani kini kesulitan bercocok tanam karena sistem irigasi yang tidak berfungsi. Hal ini berdampak langsung terhadap produksi pertanian yang biasanya bisa mencapai tiga hingga empat kali panen dalam setahun.
"Masyarakat seharusnya sudah panen. Tapi sudah beberapa bulan ini mereka tidak bisa membajak sawah karena irigasi-nya tidak berfungsi. Biasanya mereka panen tiga sampai empat kali setahun, sekarang tidak bisa sama sekali," kata Haji Maman.
Baca juga: Pemprov NTB diminta pulihkan jaringan irigasi pascabanjir di Wera Bima
Haji Maman juga mempertanyakan sikap pemerintah provinsi dan kabupaten yang dinilai tidak menunjukkan aksi nyata dalam penanganan masalah ini.
"Di mana hati nurani kita sebagai pemerintah. Sampai hari ini tidak ada aksinya," tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Provinsi NTB yang menurutnya belum digunakan secara optimal untuk membantu masyarakat terdampak bencana, khususnya banjir yang melanda Wera dan Ambalawi.
"BTT itu lebih dari Rp400 miliar. Kenapa tidak segera dijadikan program prioritas agar masyarakat tidak makin miskin," tanya-nya.
Baca juga: Sekitar 10 ribu hekatre lahan pertanian di NTB alami kekeringan
Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk membangkitkan kembali kejayaan swasembada pangan NTB, khususnya dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
"Kunci dari semua ini adalah semangat kolaborasi. Antara pusat dan daerah, antara pemerintah dan petani, serta antar kelembagaan. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bergandeng tangan untuk memperluas tanam, meningkatkan produksi, dan memastikan efisiensi distribusi pangan," tegasnya.
Haji Maman optimistis bahwa kemandirian pangan bisa dicapai jika seluruh elemen bersinergi dan bergerak bersama.
"Saya percaya, dengan semangat gotong royong dan sinergi antar pihak, kita bisa wujudkan Indonesia yang swasembada, mandiri, dan berdaulat pangan. NTB adalah bagian penting dari mimpi besar itu," katanya.
Baca juga: Pemkab Lombok Tengah usulkan pengembangan jaringan irigasi tambak garam
Baca juga: Pertanian tembakau di Lombok Tengah kekurangan air irigasi
Baca juga: Legislator minta persoalan air irigasi petani di Lombok tengah jadi atensi
