Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memaparkan strategi dalam membangun ekosistem hiburan berkelanjutan, investasi, perizinan musik, dan standardisasi keamanan venue musik.
"Pertama, dorongan untuk duduk bersama dan membentuk peraturan yang mengatur penyederhanaan pelayanan perizinan berikut standardisasi peraturan perizinan," ujar Wamendagri dalam Konferensi Musik Indonesia di Jakarta, Jumat.
Ia melanjutkan bahwa diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak untuk memastikan penyederhanaan perizinan ini dapat mendukung pemanfaatan bonus demografi dan potensi ekonomi kreatif dalam menggerakkan perekonomian daerah.
Strategi tersebut disampaikan Bima untuk mengatasi kendala utama yang berkaitan dengan sistem perizinan yang baku dan integratif dan kepastian otoritas.
"Mengingat banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, dan prosedur yang masih manual,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Ekonomi Khusus, Rizal Edwin Manansang menegaskan musik nasional sebagai pilar ekonomi kreatif dan ekonomi nasional bangsa serta menjadi mesin pertumbuhan baru. President Director PT Java Jazz Production, Dewi Gontha mengamini multiplier efek yang diberikan oleh penyelenggaraan suatu kegiatan musik.
Baca juga: Wamenbud akan koordinasi lintas k/l hadirkan venue khusus musik
“Pekerja di Java Jazz itu sekitar 8.000 mulai dari volunteer, crew tata panggung, dan semua yang terlibat, betul bahwa acara itu memberikan dampak di luar dari penyelenggaraan festival itu sendiri," katanya.
Direktur Festival Pestapora Kiki Aulia Ucup atau yang kerap disapa Ucup, merasakan dampak ekonomi dari pelaksanaan Pestapora tahun ke tahun salah satunya kepada UMKM yang terlibat serta menyerukan kehadiran negara dalam hal kebutuhan infrastruktur.
Baca juga: Guruh Gipsy menyajikan musik dan budaya di Synchronize Fest 2025
“Negara harus hadir dan memetakan arah investasi untuk kebutuhan infrastruktur," tutupnya.
Konferensi Musik Indonesia (KMI) 2025 menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem hiburan nasional yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
