Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan pengarusutamaan kebijakan berbasis gender, dengan melibat perempuan dalam setiap proses pembangunan daerah.
"Masa kepemimpinan kami masuk delapan bulan dan kami membuat kebijakan agar setiap organisasi perangkat daerah mengikutsertakan isu gender pada setiap program," kata Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri di Mataram, Selasa.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, kebijakan dengan melibatkan perspektif gender masuk ke dalam salah satu program unggulan pemerintah Nusa Tenggara Barat.
Program NTB Inklusi bertujuan untuk mengimplementasikan pendekatan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam pembangunan daerah.
Baca juga: Memperkuat capaian indeks pemberdayaan dan pembangunan gender di NTB
Sasaran NTB Inklusi adalah meningkatkan kesetaraan gender, penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas hingga melibatkan semua kelompok dalam proses pengambilan keputusan pemerintah daerah guna memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.
Indah mengatakan tiga pilar pembangunan Nusa Tenggara Barat berupa pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dam pariwisata mendunia mengharuskan setiap kebijakan mengikutsertakan isu gender dan partisipasi perempuan.
Ia mengungkapkan sektor pariwisata yang memberikan dampak besar terhadap ekonomi Nusa Tenggara Barat belum sepenuhnya mensejahterakan kaum perempuan.
"Perempuan pesisir masih menghadapi kesenjangan terhadap akses publik, pendidikan, dan kesejahteraan," kata Wakil Gubernur Indah.
Baca juga: Indeks ketimpangan gender di NTB terus membaik
Lebih lanjut ia mengimbau kelompok sadar wisata atau Pokdarwis untuk bisa melibatkan perempuan dalam pengelolaan ekonomi dan pariwisata demi mencapai kesetaraan serta keadilan gender.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut indeks ketimpangan gender di Nusa Tenggara Barat cenderung fluktuatif dan terus mengalami perbaikan selama tujuh tahun terakhir.
Pada 2018, indeks ketimpangan gender sempat menyentuh angka 0,577 poin dan perlahan meningkat menjadi 0,668 poin setahun kemudian.
Indeks ketimpangan gender sempat turun sedikit ke angka 0,665 poin pada tahun 2020. Indeks ketimpangan gender kembali turun menjadi 0,648 poin pada tahun 2022, lalu sempat naik sedikit ke angka 0,650 poin pada tahun 2023.
Adapun tahun 2024 terjadi penurunan indeks ketimpangan gender yang cukup signifikan ke level 0,530 poin. Meski demikian, indeks kesetaraan gender Nusa Tenggara Barat masih di atas angka nasional yang berada pada angka 0,421 poin.
Saat ini Nusa Tenggara Barat masuk ke dalam 22 daerah dengan ketimpangan gender di atas angka nasional yang hanya sebesar 0,421 poin.
Dimensi pemberdayaan menunjukkan persentase penduduk 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal SMA adalah laki-laki 39,22 persen dan perempuan 29,45 persen. Keterwakilan perempuan yang menduduki kursi legislatif sejauh ini masih jomplang dengan angka sebesar 10,77 persen dan keterwakilan laki-laki mencapai 89,23 persen.
Sedangkan dari aspek dimensi pasar tenaga kerja terlihat bahwa laki-laki di Nusa Tenggara Barat memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi mencapai 86,47 persen dan perempuan hanya 68,04 persen.
