Mataram (ANTARA) - DPRD Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, resmi mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Mataram tahun anggaran 2026, sebesar Rp1,671 triliun lebih.
Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Sabtu, memberikan apresiasi kepada seluruh fraksi di DPRD Kota Mataram yang telah memberikan pandangan konstruktif selama proses pembahasan, mulai dari nota keuangan hingga tahap persetujuan akhir.
"Pengesahan APBD tersebut, merupakan hasil pembahasan intensif antara legislatif dan eksekutif," katanya.
Mulai dari penyampaian nota keuangan, pandangan umum fraksi-fraksi, hingga jawaban eksekutif, seluruh tahapan telah dilalui dengan komprehensif hingga pada akhirnya RAPBD 2026 dapat ditetapkan.
"Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPRD Kota Mataram yang telah memberikan pandangan konstruktif serta rekomendasi selama proses pembahasan," katanya.
Baca juga: APBD kota Mataram dapatkan tambahan Rp34,3 miliar
Sementara, lanjut wali kota, berbagai masukan fraksi menjadi perhatian penting yang akan menjadi dasar pelaksanaan program-program prioritas ke depan.
Beberapa masukan dari fraksi yang dimaksudkan, katanya, antara lain mulai dari pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), mitigasi bencana,
hingga efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah Kota Mataram, katanya, akan melaksanakan APBD 2026 akan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil untuk menjaga stabilitas pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.
Baca juga: Dinsos Mataram dapat tambahan Rp100 juta untuk santunan kematian dari APBD-P
Penggunaan APBD 2026, difokuskan pada penguatan pelayanan dasar, infrastruktur, kualitas SDM, penguatan ekonomi lokal, serta percepatan pengentasan kemiskinan demi kesejahteraan masyarakat Kota Mataram.
Wali kota juga menegaskan komitmen pemerintah untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan dalam APBD 2026 secara tepat waktu, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.
"Keseluruhan arah kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama menjaga stabilitas pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan memastikan pelayanan publik berjalan efektif meskipun dalam keterbatasan fiskal," katanya.
Baca juga: Anggaran perbaikan puskesmas di Mataram disiapkan dalam APBD 2026
Baca juga: Anggaran makan bergizi gratis di Mataram siap disesuaikan
