Jakarta (ANTARA) - Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump perlu dicermati secara saksama.
Sebab, kata dia, menyentuh konsistensi nilai dasar diplomasi Indonesia dalam upaya menjaga perdamaian dunia yang adil dan bermartabat.
"Sejak awal kemerdekaan, Indonesia tidak hanya menjadikan politik luar negeri bebas aktif sebagai strategi, tetapi juga sebagai sikap moral dalam merespons dinamika global yang kerap diwarnai ketegangan, dominasi, dan penggunaan kekuatan," ujar pria yang akrab disapa Simon itu dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, prinsip tersebut telah menjadi fondasi penting dalam menentukan posisi Indonesia di berbagai forum internasional.
Ia menilai Board of Peace tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai forum perdamaian yang sepenuhnya netral. Ia menekankan setiap inisiatif global selalu lahir dalam konteks politik dan kepentingan strategis tertentu.
Dalam praktik hubungan internasional, kehadiran sebuah negara kerap dimaknai sebagai bentuk persetujuan simbolik terhadap agenda forum tersebut.
"Indonesia perlu menyadari bahwa partisipasi, meskipun dimaksudkan untuk tujuan positif, tetap berpotensi ditafsirkan sebagai legitimasi moral," kata Simon.
Ia mengingatkan politik luar negeri bebas aktif berisiko kehilangan substansinya apabila Indonesia hadir dalam forum internasional tanpa kejelasan posisi.
Menurut Simon, bebas aktif bukan berarti fleksibilitas tanpa batas, melainkan kemampuan menjaga kemandirian sikap serta keberanian menyampaikan keberatan ketika prinsip perdamaian dan keadilan berpotensi terabaikan.
"Diplomasi yang aktif harus berangkat dari sikap yang mandiri, bukan sekadar kehadiran formal," ujarnya.
Simon menyampaikan partisipasi tanpa pengaruh yang berarti justru dapat melemahkan peran Indonesia.
"Jika Indonesia hanya menjadi pelengkap dalam sebuah forum, maka yang dominan bukanlah kepentingan nasional Indonesia, melainkan agenda pihak lain," ujar Simon.
Oleh karena itu, kejelasan kontribusi dan posisi menjadi hal yang krusial.
Ia juga menyinggung adanya jarak antara narasi perdamaian dan praktik politik sebagian aktor global. Ia mencatat bahwa dalam beberapa kasus, pendekatan koersif, tekanan militer, dan penggunaan kekuatan senjata masih menjadi bagian dari kebijakan luar negeri negara-negara besar.
"Dalam konteks seperti ini, penting untuk terus menguji makna perdamaian yang ditawarkan, apakah benar mencerminkan keadilan dan penghormatan terhadap kedaulatan," ucapnya.
Menurutnya, Indonesia selama ini memiliki rekam jejak yang konsisten dalam menolak aneksasi, pendudukan, serta pelanggaran kedaulatan negara lain. Ia menekankan sikap Indonesia terhadap Palestina dan komitmen pada hukum internasional telah menjadi fondasi moral diplomasi nasional. Keterlibatan dalam forum yang belum sepenuhnya jelas posisinya terhadap prinsip-prinsip tersebut.
Baca juga: Indonesia konsisten mendorong solusi dua negara untuk Palestina
Menurut Simon, perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan preseden yang kurang sejalan dengan nilai yang selama ini dijaga.
"Perdamaian yang berkelanjutan harus berjalan seiring dengan keadilan," ujarnya.
Simon juga melihat adanya potensi pergeseran pemaknaan perdamaian ke arah pengelolaan pascakonflik semata. Ia menilai pembahasan rekonstruksi tanpa menyentuh akar konflik dapat mengaburkan upaya pencegahan kekerasan di masa depan.
"Pendekatan semacam ini berisiko menempatkan perang sebagai bagian yang seolah tak terpisahkan dari proses politik," ucap Simon.
Baca juga: Pembangkit listrik Gaza akan beroperasi setelah 2 tahun 'tidur'
Dalam konteks reputasi internasional, ia menilai Indonesia selama ini dipandang sebagai suara penyeimbang, khususnya di kalangan negara-negara Global South. Untuk itu, Ia mengingatkan keterlibatan dalam forum yang sarat kepentingan geopolitik perlu dikelola dengan hati-hati agar tidak menggerus kepercayaan tersebut.
"Kredibilitas moral adalah aset strategis yang dibangun dalam waktu lama dan dapat terkikis jika tidak dijaga," ungkapnya.
Simon juga menekankan tantangan utama diplomasi Indonesia saat ini adalah menjaga konsistensi nilai di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Ia menilai kehadiran Indonesia di panggung internasional harus selalu diiringi dengan keteguhan prinsip.
"Sejarah akan menilai Indonesia bukan dari seberapa sering hadir dalam forum global, melainkan dari kemampuannya mempertahankan keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan," tutur Simon.
