Mataram (ANTARA) - Sejumlah organisasi kemahasiswaan mendorong agar persoalan Papua tidak dilakukan dengan pendekatan militer, tetapi melalui upaya-upaya dialog sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan damai.
"Persoalan Papua ini jangan melalui pendekatan militeristik," kata Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Najih Prasetyo usai mengikuti diskusi bertema "Papua dan Paradigma Keadilan Sosial" di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa.
Diskusi tersebut dihadiri ketua umum dan perwakilan dari sejumlah organisasi kemahasiswaan, seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.
Najih mengatakan kericuhan Papua belakangan menunjukkan perlunya pembangunan Indonesia di kawasan paling timur itu dengan melibatkan unsur lokal.
Sel-sel asli Papua, kata dia, harus ada dalam pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Jangan justru unsur Papua baru dilibatkan saat diskusi untuk mengatasi kericuhan, tapi dalam pembangunan tidak diikutsertakan.
"Pelibatan Papua dalam segala aspek dan perlu pemerataan di berbagai lini, seperti untuk sektor budaya dan politik. Di Papua ini kuncinya melalui pemerataan pembangunan nasional sesuai kebutuhan masyarakat Papua itu sendiri, seperti pendidikan, sebagaimana halnya di Pulau Jawa dan daerah-daerah lain," katanya.
Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Irfan Ahmad Fauzi mengatakan persoalan Papua harus diselesaikan secara seksama dan utuh.
Pemerintah, kata dia, idealnya membaca persoalan Papua dengan menyeluruh dengan melakukan pelibatan suku asli di kawasan Indonesia paling timur itu.
"Harus tahu keinginan kawan-kawan Papua seperti apa, tidak dengan militer tapi dengan cara-cara humanis sehingga tidak kontraproduktif. Tidak mungkin penyelesaian tanpa dialog. Mereka harus dilibatkan mau tidak mau," katanya.
Pewarta: Anom Prihantoro
Berita Terkait
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18
Anggaran pengamanan pilkada sumbawa barat rp1,5 miliar
Jumat, 31 Juli 2015 15:01
Paket "K2" Pertama Mendaftar Ke KPU KSB
Senin, 27 Juli 2015 11:14
Paket "f1" didukung partai terbanyak dalam pilkada
Minggu, 5 Juli 2015 14:21
Ikan tuna NTB mengandung merkuri kadar rendah
Rabu, 10 Juni 2015 6:56