Mataram, 26/1 (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Nusa Tenggara Barat (NTB) akan memetakan bantuan luar negeri, karena selama ini banyak bantuan yang disalurkan ke kabupaten/kota yang tidak diketahui.
Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial (PPS) Bappeda NTB, H Manggaukang Raba di Mataram, Selasa mengatakan, selama ini banyak proyek yang dibiayai dengan dana bantuan luar negeri tidak diketahui lokasi dan besarnya dana.
"Oleh karena itu mulai tahun 2010 semua bantuan luar negeri harus melalui Biro Kerjasama Sekretariat Daerah (Setda) NTB baru kemudian diarahkan ke kabupaten/kota yang menjadi sasaran bantuan tersebut, ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih," ujarnya.
Ia mengatakan, selama ini kerap terjadi tumpang tindih antara propyek yang didanai bantuan luar negeri, APBD dan APBN. Hal ini tidak efisien, karena itu ke depan akan diupayakan bantuan luar negeri yang masuk ke NTB harus melalui satu pintu, yakni Biro Kerjasama.
"Terkait dengan rencana pemetaan bantuan luar negeri tersebut akan dilakukan studi banding ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah memiliki Sekretariat kerja sama nonsektoral yang berada di bawah Bappeda," katanya.
Manggaukang mengatakan, ke depan semua lembaga donor yang memberikan bantuan untuk NTB harus melalui sekretariat yang ada di Bappeda baru kemudian diarahkan ke kabupaten/kota yang akan diberikan bantuan.
Hingga kini tercatat 18 lembaga donor yang memberikan bantuan untuk NTB, antara lain GTZ yang memberikan bantuan untuk penguatan lembaga keuangan mikro di seluruh kabupaten/kota se-NTB mulai tahun 2005 hingga 2008.
Selain itu SADI, AusAID, Islamic Relief UNDP Second Kennedy Round (SKR) JICA, Uni Erop UNFPA, WSLIC II, GTZ Siskes.(*)
