Kupang (ANTARA) - DPD Real Estate Indonesia (REI) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengatakan sepanjang tiga tahun terakhir yakni mulai tahun 2016-2019 pihaknya telah membangun 10.000 rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di provinsi berbasis kepulauan itu.
Ketua DPD REI NTT Boby Pitoby dalam sambutannya dalam acara Musyawarah Daerah (Musda) REI NTT ke-VIII di Kota Kupang, Kamis, mengatakan walaupun selama tiga tahun itu pihaknya sudah membangun 10 ribu unit rumah MBR namun jumlah tersebut masih sangat minim.
"Jumlah ini masih sangat minim, karena jika dibandingkan dengan kesenjangan antar jumlah rumah yang terbangun dan kebutuhan masyarakat atau angka kekurangan mencapai kurang lebih 95.035 unit," katanya.
Dari data yang dimiliki oleh REI NTT saat ini rumah tidak layak huni di NTT kini mencapai 314 ribu unit rumah. Hal ini lah yang menjadi alasan tingginya angka kemiskinan di NTT.
Menurut dia salah satu indikator pengentasan kemiskinan adalah memiliki rumah layak huni. Sebab kata dia jika Jika masyarakat yang memiliki rumah layak huni terus bertambah, angka kemiskinan di NTT sebesar 12,8 persen pada 2019 menurun.
Dalam Musda REI NTT ke-VIII dengan mengusung tema "Menyejahterahkan Masyarakat Melalui Penyediaan Rumah" Boby mengatakan bahwa REI bertanggungjawab mendukung program gubernur menurunkan angka kemiskinan sebesar satu digit atau sekitar 6 persen selama lima tahun, yakni lewat pembangunan rumah MBR.
"Dengan tema Musda yang kita usung saat ini tentunya menjadikan tolak ukur bagi REI NTT untuk terus membangun rumah layak huni bagi masyarakat NTT," tambah dia.
Diapun berharap selama tiga tahun kedepan ada 15 ribu unit rumah yang dapat dibangun sehingga angka kemiskinan di NTT terus menurun.
Pelaksanaan Musda REI NTT ke-VIII itu diikuti oleh 76 perusahaan yang tersebar di 18 kabupaten/kota dari 22 kabupaten/ kota di provinsi berbasis kepulauan itu.
"Untuk kedepannya kita akan masuk di empat kabupaten lainnya di provinsi ini. Kami harapkan dukungan dari seluruh pemda dan masyarakat," tambah dia.
Berita Terkait
Ambang batas CPNS 2024 di Indonesia Timur dikaji
Minggu, 24 November 2024 13:16
Anggota Komite III DPD RI Lia Istifhama terima aspirasi para guru di Bangkalan
Jumat, 8 November 2024 14:56
Senator NTB harapkan program makan bergizi gratis tekan produk impor
Minggu, 3 November 2024 20:59
DPD APSI Jatim gelar Musda di Surabaya pada 24 Oktober 2024
Rabu, 23 Oktober 2024 11:06
Banyaknya menteri Prabowo untuk pastikan stabilitas politik
Jumat, 18 Oktober 2024 6:15
Penempatan Komeng di Komite DPD seharusnya sesuai keahlian
Sabtu, 12 Oktober 2024 4:20
Komite II DPD komitmen mendukung program makan bergizi gratis
Selasa, 8 Oktober 2024 19:45
Ketua DPD telah bicara dengan Menkeu bahas kesejahteraan hakim
Selasa, 8 Oktober 2024 19:34