Mataram (ANTARA) - Wali Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) H Ahyar Abduh mengatakan, keberadaan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), efektif mendeteksi terhadap indikasi berbagai kesalahan hukum dalam setiap pelaksanan proyek pemerintah.
"Kami rasakan keberadaan TP4D selama ini, sangat bangus dan efektif, sebab kita lebih dini tahu kekeliruan-kekeliruan yang akan terjadi. TP4D sekaligus menjadi konsultan hukum bagai pegawai pemerintahan," katanya kepada wartawan menanggapi wacana penghapusan TP4D di Mataram, Jumat.
Dikatakannya bahwa sesuai dengan ketentuan, maka keberadaan TP4D untuk mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui pencegahan dan persuasif di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan wilayah hukum penugasan masing-masing.
"TP4D dibentuk sebagai pendamping pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan program pembangunan agar bebas dari tindakan koruptif," ujarnya.
Namun demikian, apabila wacana penghapusan TP4D tersebut sudah final diputuskan pemerintah pusat, kata dia, maka pemerintah kota akan melakukan penyesuaian dan tetap melakukan pengawasan tingkat internal sesuai dengan ketentuan yang ada.
Pengawasan internal tentunya, kata wali kota, akan melibatkan aparat penegak hukum (APH) dan inspektorat, agar peran-peran pengawasan tetap dilakukan secara optimal.
Apalagi Presiden Joko Widodo, kata wali kota, dalam arahannya telah mengingatkan semua kepala daerah agar tetap melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak kejaksaan dan kepolisian.
Begitu juga dengan APH harus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah setempat, untuk melakukan pengawasan dan mengantisipasi berbagai indikasi kekeliruan yang akan terjadi.
"Temuan indikasi kekeliruan dalam setiap pelaksanaan proyek pemerintah, lebih awal lebih baik," demikian Ahyar Abduh.
Berita Terkait
Ombudsman RI: keberadaan TP4P dan TP4D sebetulnya baik
Rabu, 20 November 2019 18:05
Kadispar Lombok Barat nonaktif diduga mengantongi jatah proyek lain
Senin, 18 November 2019 19:12
TP4D kejaksaan awasi proyek kawasan wisata Hutan Pusuk
Sabtu, 16 November 2019 20:21
TP4D tetap memantau pengerjaan proyek Dispar Lombok Barat meski ada OTT
Jumat, 15 November 2019 17:42
Kajari: OTT Kadispar Lombok Barat berkaitan proyek pendampingan TP4D
Selasa, 12 November 2019 20:25
TP4D kejaksaan minta penyedia barang Disdikbud NTB ganti komputer rusak
Rabu, 6 November 2019 18:40
Proyek lapak kuliner Pantai Ampenan mengejar keterlambatan pekerjaan
Selasa, 5 November 2019 14:28
TP4D menunda penyerahan pertama proyek ram baja RSUD Mataram
Senin, 4 November 2019 18:20