KCI BERSEDIA MENASEHATI KANDIDAT PILKADA DI NTB
Mataram, 19/3 (ANTARA) - Konsultan Citra Indonesia (KCI) menyatakan kesediaan menasehati para kandidat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di tujuh daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) guna meraih kesuksesan.
"Kami tengah melakukan tugas konsultan untuk kandidat pilkada di Sumbawa Barat, dan kami pun bersedia jika diminta kandidat dari enam kabupaten/kota lainnya di NTB," kata Direktur KCI, M. Barkah Pattimahu, kepada wartawan di Mataram, Jumat.
KCI adalah anak perusahaan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Deny JA.
Selain Kabupaten Sumbawa Barat, enam kabupaten/kota lainnya yang akan menggelar pemilu kepala daerah di tahun 2010 yakni Kabupaten Lombok Tengah, Dompu, Sumbawa, Kabupaten Bima, Kota Mataram dan daerah otonom baru Kabupaten Lombok Utara (KLU).
Namun, hanya Sumbawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2010 untuk putaran pertama dan 5 Juli untuk putaran kedua.
Sementara jadwal pilkada untuk keenam daerah otonom lainnya ditetapkan 7 Juni untuk putaran pertama dan 19 Juli untuk putaran kedua.
Pattimahu mengatakan, upaya pengawalan kandidat pemilu kepala daerah akan diawali dengan survei guna mengetahui arah minat masyarakat serta keberpihakan publik.
Selanjutnya, KCI akan berperan sebagai konsultan yang selalu menasehati kandidat tersebut agar tidak menyebabkan kesalahan dalam proses menuju kesuksesan.
"Tugas konsultan juga untuk bangun citra kandidat yang maju dalam pemilu kepala daerah, dan kami lakukan hal itu," ujarnya.
Pattimahu mengakui, meskipun KCI yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 70 Rawamangun, Jakarta, baru berusia dua tahun, namun sudah terlibat aktif dalam kegiatan survei pemilu di berbagai daerah di Indonesia.
Selain beberapa daerah di Pulau Jawa, Papua, Maluku dan Maluku Utara, survei pemilu kepala daerah juga dilakukan KCI di daerah lainnya seperti NTB.
Menurut Pattimahu, KCI pun akan tetap berpedoman pada fakta dan data riil dalam mengumumkan hasil survei, demi pencitraan organisasi dan keberlanjutannya di masa mendatang.
"Kalau hasil survei buruk, kami sampaikan seperti itu agar ada upaya perbaikannya. Kami tidak mau bertentangan dengan data dan fakta," ujarnya.(*)