Jakarta (ANTARA) - Di saat angin berembus sedikit kencang, aroma tidak sedap dari bukit-bukit sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) biasanya tercium dari jarak satu kilometer bahkan lebih.
Namun tidak di TPA sampah Manggar, di kota Balikpapan, Kalimantan Timur, disitulah akhir dari perjalanan kotoran dan limbah sisa konsumsi penduduk Balikpapan yang mencapai 400-500 ton per hari.
TPA seluas sekitar 9,1 hektare tersebut dikelola dengan menerapkan sistem "sanitary landfill", yakni pemusnahan sampah dengan membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya, dan menimbunnya dengan tanah sehingga membuat kawasan di sekitar tidak tercemar dan bau dari timbunan sampah.
Dalam konstruksi sanitary landfill, bagian dasar terdapat lapisan bahan kedap air yang dilengkapi dengan pipa pengumpul dan penyalur air lindi yang terbentuk dari proses penguraian sampah organik. Terdapat juga saluran penyalur gas untuk mengolah gas metan yang dihasilkan dari proses degradasi limbah organik.
Sistem sanitary landfill ini berguna untuk mengurangi bau dari sampah yang mengalami pembusukan di dalam tanah. Teknik ini juga menghambat terbuangnya gas metana ke udara yang menjadi sumber bau dari sampah yang membusuk tersebut.
"Saya kira urusan sampah bukan urusan yang sepele, tapi saya kira Balikpapan sudah memiliki TPA Manggar dan bagusnya di Balikpapan pemprosesan dari rumah, tidak semua dimulai di TPA," kata Presiden RI Joko Widodo saat meresmikan TPA Manggar, Balikpapan, Kalimantan Timur, pekan lalu (Rabu, 18/12).
Dalam kesempatan itu, Presiden mengapresiasi TPA sampah Manggar di Kota Balikpapan yang merupakan lokasi pengolahan sampah modern dengan menggunakan teknologi landfill.
"TPA ini menurut yang saya lihat dibanding di kota-kota lain, saya kira ini, adalah pemprosesan akhir sampah yang paling baik di Indonesia, hijau, tidak bau," kata Presiden.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan juga telah memasukkan permasalahan penanganan sampah sebagai salah satu prioritas pekerjaan yang bakal dilakukan kementerian yang dipimpinnya.
Menurut Basuki, penanganan pengelolaan sampah harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh melibatkan semua sektor baik oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, swasta maupun masyarakat. Dengan kata lain, penanganan sampah tidak bisa diselesaikan jika hanya menjadi pekerjaan sambilan saja.
Terkait pengelolaan sampah, Kementerian PUPR telah melakukan sejumlah langkah inovasi antara lain menerapkan sistem sanitary landfill.
Sistem sanitary landfill dibangun dengan melakukan pelapisan pada lahan pembuangan TPA. Lapisan pertama, di atas tanah asli yang telah dipadatkan dipasang lapisan kedap air yang akan menahan kebocoran air lindi agar tidak mencemari tanah.
Lapisan kedua berupa karpet sintetis berserat kasar. Selanjutnya karpet sintetis itu dilapisi batu koral sebagai bahan penyaring air lindi.
Kemudian sampah ditumpuk, diratakan, dan ditimbun tanah pada setiap ketinggian tanah 1-2 meter agar tidak dihinggapi lalat dan juga mencegah terjadinya kebakaran dari gas metan yang dihasilkan sampah.
Sistem itu merupakan cara yang ideal memproses air lindi menjadi gas metana sehingga membuat kawasan di sekitar tidak tercemar dan bau dari timbunan sampah.
Penerapan sistem sanitary landfill di TPA sampah Manggar juga memerlukan biaya investasi dan operasional yang relatif tidak tinggi. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp160 miliar untuk TPA sampah Manggar.
Pemilihan sampah
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Suryanto mengemukakan TPA sampah idealnya kalau sudah dipilah dari sumbernya, dasar sampah ada dua, yakni yang sifatnya organik dan anorganik.
Maka itu, warga harus sudah dapat memilah jenis sampah mulai dari rumah masing-masing, dengan pendekatan 3R (reuse, recycling dan reduce) sehingga diharapkan dapat mengurangi sampah yang masuk ke TPA.
Ia menambahkan di Kota Balikpapan terdapat beberapa kelurahan yang menjadi percontohan pemilahan sampah organik dan anorganik.
"Yang anorganik memang seharusnya tidak masuk ke TPA, itu sedang diupayakan, di antaranya adalah pengurangan sampah plastik. Kalau sudah dipilah, jumlah yang masuk tentu akan berkurang, yang tadinya sekitar 400 ton, katakanlah menjadi setengahnya," kata Suryanto.
Dengan begitu, menurut dia, nantinya akan dapat memperpanjang layanan TPA. "Layanan TPA sampah Manggar ini sekitar tujuh hingga delapan tahun. Namun, itu bisa lebih panjang masa layanannya jika yang masuk ke TPA merupakan sampai organik," katanya.
Dalam rangka memperpanjang layanan TPA, Basuki Hadimuljono pun berinisiatif untuk melombakan dan memberikan insentif kepada masyarakat yang mampu mengurangi sampah, yang akhirnya nanti dapat memperpanjang TPA sampah Manggar.
"Yang memproduksi sampah sedikit mendapat hadiah. Daripada uangnya untuk mengelola sampah, lebih baik dikasih insentif ke masyarakat sehingga umur landfill menjadi lebih panjang," ujar Basuki Hadimuljono.
Potensi gas metana
Di TPA sampah Manggar, sampah menjadi tempat yang menguntungkan dan memiliki potensi nilai tinggi. Pasalnya, TPA Manggar memiliki potensi pengolahan emisi gas metana sebesar 27,5 ton dan berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 580 ton CO2 serta memberikan manfaat energi terbarukan kepada Kepala Keluarga (KK) yang ada di sekitar TPA tersebut.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H. Sumadilaga mengatakan saat ini baru 20 KK yang telah menikmati gas metana yang bersumber dari sampah dan air lindi itu untuk sumber api kompor gas.
"Ciri kota yang berhasil adalah yang berhasil mengelola sampah," ucapnya.
Ke depan, ia menargetkan akan menyalurkan gas metana dari sampah dan air lindi itu untuk sumber api kompor gas warga sekitar sebanyak 160 KK ke depannya.
"Selanjutnya kita targetkan 160 KK dapat tersalurkan ke warga," katanya
Selain berpotensi menyalurkan gas kepada warga sekitar sebagai sumber api, TPA sampah Manggar juga berpotensi sebagai tempat yang menjanjikan bagi pendidikan maupun pariwisata.
"Memang tekad kami ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa TPA bukan lagi sesuatu yang menjijikkan, tapi bisa jadi tempat pariwisata dan pendidikan," ujar Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.
