Mataram (Antara Mataram) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan memanfaatkan dana hibah Pemerintah Australia untuk pekerjaan penanganan jalan seluas mungkin, mengingat biaya konstruksi jalan baru sangat besar.
"Tentu dana hibah Pemerintah Australia ini tidak untuk konstruksi jalan baru, sehingga akan dimanfaatkan untuk penganana jalan atau peningkatan kapabilitas pengelolaan dan pemeliharaan jalan provinsi," kata Wakil Gubernur NTB H Muh Amin, pada momentum penandatanganan Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) peningkatan kinerja dan pemeliharaan jalan provinsi, bantuan Pemerintah Australia, di Mataram, Kamis.
Dirjen Perimbangan Keuangan Adriansyah mewakili Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan Wakil Gubernur NTB H Muh Amin mewakili Pemerintah Provinsi NTB, saat menandatangani PPH peningkatan kinerja dan pemeliharaan jalan provinsi bantuan Pemerintah Australia itu.
Naskah PPH itu ditandatangani di hadapan pejabat terkait, termasuk dari lembaga inisiatif infrastruktur Australia untuk Indonesia (IndII), di Kantor Gubernur NTB, di Mataram, Kamis.
Pejabat terkait itu antara lain Direktur Transportasi Bappenas Bambang Prihartono, dan Kasubdit IIC Direktorat Bina Pelaksana Wilayah II Susalit Alius, dan sejumlah pejabat dari Kementerian Keuangan, Kementerian PU dan Bappenas.
Pejabat yang mewakili Pemerintah Australia yakni Head of Infrastructure and Economic Departement of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Lachlan Pontifex, yang didampingi dua orang stafnya.
Program hibah peningkatan kinerja dan pemeliharaan jalan provinsi di wilayah NTB itu merupakan pilot project atau proyek percontohan, dari kegiatan penerushibahan kepada Pemerintah Provinsi NTB yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Australia sebesar 12,2 juta dolar Australia, atau setara dengan sekitar Rp1 triliun lebih.
Program peningkatan pemeliharaan jalan provinsi atau Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) bantuan IndII di wilayah NTB itu, akan diimplementasikan dalam kurun waktu 2013-2018, yakni periode 2013-2015 untuk tahap pertama dan 2016-2018 untuk tahap kedua.
Program tersebut berupa peningkatan kinerja dan pemeliharaan jalan provinsi penggantian biaya dengan berdasarkan hasil keluaran/output.
Amin mengatakan, pemerintah dan masyarakat NTB sangat mengharapkan program PRIM itu dapat mencapai tujuannya yakni meningkatkan kapabilitas pengelolaan dan pemeliharaan jalan.
"Mengingat besarnya biaya konstruksi jalan baru, maka program PRIM ini akan diutamakan penyebaran pekerjaan penanganan jalan seluas mungkin," ujarnya.
Amin menyebut, rincian kegiatan yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pekerjaan Umum, meliputi, program "backlog" dan pekerjaan "minor", mencapai 689,07 kilometer, program pemeliharaan berkala jalan sepanjang 25,8 kilometer, dan rehabilitasi jalan sepanjang 30,85 kilometer.
Selain itu, program pemeliharaan rutin dengan swakelola pada 2013 sepanjang 320,08 kilometer, 2014 dan 2015 masing-masing sepanjang 1.121,56 kilometer.
Proyek percontohan PRIM di wilayah NTB tahap pertama tahun anggaran 2013-2015 didukung dana hibah Australia sebesar 12,2 juta dolar Australia, dan dana perimbangan dari APBD NTB sebesar Rp269,75 miliar.
Dana APBD NTB itu dialokasikan dalam tahun jamak yakni 2013 hingga 2015, yang telah didukung peraturan daerah (perda) yang ditetapkan DPRD NTB, pada 28 Oktober 2013.
"Sejauh ini, kami mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjaga jalan provinsi, diantaranya pada 2012�2013, telah dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 358 kilometer dengan anggaran sekitar Rp500 miliar. Tentu komitmen serupa juga untuk program PRIM IndII," ujar Amin.
NTB memiliki jalan provinsi dengan panjang keseluruhan 1.772,27 kilometer. Pada 2008 kondisi kemantapan jalan sebesar 44,25 persen, target capaian dalam RPJMD 2009-2013 sebesar 65,78 persen, dan capaian diakhir di 2012 sebesar 66,02 persen.
Sementara itu, Kepala Dinas PU NTB Dwi Sugiyanto mengatakan, segera melelang paket proyek peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi bantuan IndII itu, dengan sistem penggantian biaya dengan berdasarkan hasil keluaran/output.
"Ketika Pemprov NTB mengalokasikan Rp269,75 miliar, maka IndII akan memberikan Rp112 miliar lebih atau 40 persen dari Rp269,75 miliar itu, jika program peningkatan pemeliharaan jalan provinsi itu terealisasi," ujarnya.
Setelah itu, kata Dwi, dilanjutkan untuk tahap kedua pada 2016-2018 yang nilainya lebih besar lagi yakni mencapai Rp1,2 triliun.
Dengan demikian, akan dicoba dulu proyek peningkatan pemeliharaan jalan provinsi dengan dukungan anggaran sekitar Rp80 miliar agar mendapat verifikasi sebesar 25 persen. Nanti tahun berikutnya verifikasi 60 persen, dan tahun ketiga versifikasi 100 persen.
Untuk mendapatkan verifikasi 25 persen, Pemprov NTB akan merealisasikan proyek jalan provinsi di Pulau Lombok dengan nilai proyek Rp57 miliar lebih, dan di Pulau Sumbawa dengan nilai proyek Rp18 miliar lebih.
Proyek jalan di Pulau Lombok antara lain berlokasi di ruas jalan dari Rembiga, menuju Tanjung, Pemenang, Bayan sampai Kayangan sepanjang 102 kilimeter.
Jenis kegiatannya yakni preservasi (tambal sulam), rehabilitasi, penyempurnaan ruas jalan praya-kruak, dan ruas jalan simpang Pengentap ke Montong Ajan sampai Penujak.
"Kalau di Pulau Sumbawa, ruas jalan yang disasar yakni ruas jalan dari Sumbawa Besar ke arah utara, dan selatan Pulau Moyo. Jenis kegiatannya penyempurnaan kemantapan jalan, serta di Bima pada ruas jalan menuju Pelabuhan Sape," ujar Dwi. (*)
NTB manfaatkan dana hibah Australia untuk penanganan jalan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan memanfaatkan dana hibah Pemerintah Australia untuk pekerjaan penanganan jalan seluas mungkin, mengingat biaya konstruksi jalan baru sangat besar. (Penandatanganan PPH program PRIM)
"Tentu dana hibah Pemerintah Australia ini tidak untuk konstruksi jalan baru, sehingga akan dimanfaatkan untuk penganana jalan atau peningkatan kapabilitas pengelolaan dan pemeliharaan jalan provinsi," kata Wakil Gubernur NTB H Muh Amin.
