NTB mantapkan langkah antisipasi konflik sosial-politik

Mataram (Antara Mataram) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat koodinasi terpadu guna memantapkan langkah-langkah antisipasi terhadap mencuatnya konflik sosial dan politik pada 2014.

"Rakor ini sangat strategis guna merumuskan langkah-langkah konkrit untuk mengatasi berbagai masalah sosial politik yang terjadi, sekaligus untuk merumuskan pola antisipasi terhadap potensi kerawanan yang dapat mengganggu kondusifitas daerah," kata Wakil Gubernur NTB H Muh Amin, saat membuka rakor peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkung menjelang Pemilu 2014, di Mataram, Selasa.

Rakor tersebut dihadiri para Kepala Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) dan para Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) provinsi dan kabupaten/kota di wilayah NTB.

Hadir pula, pimpinan badan, dinas/instansi dan satuan kerja terkait, baik dari instansi vertikal maupun horizontal.

Amin mengatakan, menjaga stabilitas keamanan sangat membutuhkan komitmen dan kerja sama berbagai pihak, baik dari perangkat pemerintahan terkecil sampai di tingkat pusat, serta keikutsertaan seluruh elemen masyarakat.

Sejauh ini, kondisi politik dan keamanan di wilayah NTB secara umum tetap kondusif dan berkembang secara dinamis, meskipun tidak dipungkiri kalau selama ini juga terjadi riak-riak dan benturan antarkelompok masyarakat sebagai akibat kesalahpahaman, maupun yang dipicu oleh hal-hal lainnya.

"Namun patut disyukuri berbagai hal tersebut masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan dan nilai-nilai kultur yang hidup ditengah masyarakat," ujarnya.

Menurut dia, NTB belum bebas dari masalah, konflik dan gangguan keamanan lainnya, karena jika tidak dikelola secara bijaksana, maka pluralisme yang ada di NTB sangat berpotensi memicu konflik dan gangguan keamanan, baik dalam skala kecil maupun besar.

Potensi konflik itu antara lain, konflik dengan latar belakang dan motif yang berbeda-beda, baik yang menyangkut ketidakpuasan sebagian warga atas kebijakan pembangunan, anarkisme pascapemilihan kepala daerah, kepala desa, maupun tindak kekerasan yang bermotif perbedaan faham dan aliran agama serta berbagai tindak kriminal lainnya.

"Menghadapi fenomena seperti ini, semua komponen masyarakat di daerah harus terlibat, baik para pejabat pemerintahan, maupun tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, lsm, berbagai organisasi masyarakat dan generasi muda harus bersinergi melakukan langkah-langkah antisipasi dini, untuk menutup semua peluang dan potensi konflik sekecil apapun," ujar politisi dari Partai Golkar itu.

Amin menambahkan, terkait hal itu maka forum-forum komunikasi dan kerukunan antarwarga perlu lebih diberdayakan lagi.

Sejauh ini, penanganan konflik korizontal di beberapa daerah justru berhasil diredam dengan meningkatkan efektifitas peran forum komunikasi dan kerukunan antarwarga, serta forum kewaspadaan dini masyarakat, disamping melalui pendekatan keamanan.

"Pendekatan seperti ini kiranya menjadi model strategi penanganan konflik daerah-daerah yang selama ini dinilai rawan konflik," ujarnya.

Selain itu, pembentukan forum komunikasi antarwarga, juga berfungsi sebagai forum penyelesaian masalah, sekaligus menjembatani berbagai kepentingan diantara masyarakat kita yang demikian heterogen.

Melalui forum terebut akan lebih mudah mengorganisir kekuatan masyarakat menjadi potensi yang siap menggerakkan dan memajukan roda pembangunan daerah.

"Saya mengajak kita semua agar mengambil tindakan yang tepat dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang ada tanpa menimbulan persoalan baru," ujar Amin. (*)