Sumbawa Barat (Antara NTB) - Wakil Bupati Sumbawa Barat H Mala Rahman mengatakan sinkronisasi data tentang angka kemiskinan antara pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik dan kementerian terkait penting untuk efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan di daerah.
"Dalam pertemuan kepala daerah se-Indonesia di Jakarta, Minggu lalu, salah satu yang dibahas mengenai data kemiskinan, khususnya dalam sinkronisasi data jumlah warga miskin," kata Mala Rahman, di Taliwang, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis.
Menurut dia, pemerintah pusat tidak menginginkan terjadinya perbedaan data jumlah warga miskin di daerah dengan data warga miskin yang ada di pusat. Karena selama ini data warga miskin yang dirilis BPS selalu ada perbedaan, meski tidak terlalu banyak.
Padahal, kesamaan data penting, mengingat pemerintah pusat memiliki sejumlah program khusus untuk rakyat miskin seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan sejumlah program pro rakyat miskin lainnya yang dijadikan program Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Dengan tidak adanya perbedaan data diharapkan program pemerintah tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat yang memang berhak mendapatkannya," katanya.
Di Kabupaten Sumbawa Barat sendiri, kata Mala Rahman, angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan. Setiap tahun penurunan mencapai angka tiga hingga empat persen.
Pemerintah daerah, katanya, akan terus melaksanakan program penanganan untuk mengurangi angka kemiskinan.
"Upaya akan terus dilakukan agar angka kemiskinan di Sumbawa Barat terus turun setiap tahun," kata Wakil Bupati Sumbawa Barat dua periode itu. (*)
Wabup KSB: Sinkronisasi Data Kemiskinan Penting
Wakil Bupati Sumbawa Barat H Mala Rahman. (sumbawabaratkab.go.id) (1)
"Dengan tidak adanya perbedaan data diharapkan program pemerintah tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat yang memang berhak mendapatkannya"
