Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, sebanyak 22.491 kepala keluarga (KK) di Mataram masuk data kemiskinan ekstrem sesuai data Pesasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, di Mataram, Rabu, mengatakan, kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan sebuah keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar.
"Seperti kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial," katanya.
Menurutnya, sebanyak 22.291 KK kemiskinan ekstrem tersebut tersebar di enam kecamatan se-Kota Mataram. Dengan rincian Kecamatan Sekarbela 2.390 KK
Ampenan 5.547 KK, Sandubaya 5.204 KK, Cakranegara 2.853 KK, Mataram 2.951 KK dan Kecamatan Selaparang 3.399 KK.
"Dari enam kecamatan itu, terlihat bahwa angka kemiskinan ekstrem tertinggi di Kecamatan Ampenan dan Sandubaya," katanya.
Sementara berdasarkan data kemiskinan ekstrem yang sudah divalidasi dan dipadankan dengan data P3KE dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Dukcapil) ditemukan 154 KK miskin ekstrem meninggal dunia, 12 KK pindah domisili, 78 KK tidak ditemukan, satu KK warga Kabupaten Lombok Barat, dan 2 KK warga Kabupaten Lombok Tengah.
Lebih jauh Alwan mengatakan, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, strategi percepatan pengentasan kemiskinan pada 4 Maret 2021, menargetkan agar kemiskinan ekstrem dapat mencapai 0 persen pada tahun 2024.
"Kita punya waktu 2 tahun untuk melakukan langkah-langkah penanganan agar target 0 persen kemiskinan ekstrem tahun 2024 bisa tercapai," katanya.
Terkait dengan itu, untuk tahap pertama saat ini sedang dilakukan pemetaan terhadap 22.291 KK yang masuk kemiskinan ekstrem di enam kecamatan untuk dilakukan verifikasi dan validasi data.
Hasil verifikasi dan validasi data itu akan dimusyawarahkan pada tingkat kelurahan untuk menetapkan apakah KK tersebut masih termasuk kemiskinan ekstrem atau tidak.
"Jika tidak, KK bersangkutan dapat dicoret agar angka kemiskinan ekstrem bisa berkurang," katanya.
Sedangkan KK yang teridentifikasi masih masuk kategori kemiskinan ekstrem, akan mendapat penanganan secara berkelanjutan melalui berbagai program penanganan yang ada di organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
"Tujuannya, agar penanganan lebih fokus dan tepat sasaran sesuai kebutuhan. Tapi untuk besaran anggaran belum bisa kita sebut karena tersebar di beberapa OPD teknis," katanya.
Misalnya, keluarga miskin dari kalangan nelayan, akan ditangani oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, begitu juga dari kalangan pedagang ditangani melalui program Dinas Perdagangan atau pihak swasta lainnya.
Lebih jauh Alwan menambahkan, jika dilihat dari pekerjaan sebanyak 22.491 KK yang masuk kemiskinan ekstrem itu berasal dari kalangan nelayan, pedagang, pegawai swasta, pekerja lepas, pensiuan, petani, tidak bekerja/belum bekerja, wiraswasta, dan lainnya.
"Harapan kita dengan skenario yang disiapkan, target 0 persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024 bisa tercapai," demikian Lalu Alwan Basri,.
22.491 KK di Mataram masuk data kemiskinan ekstrem
Ilustrasi: seorang pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedang mencari sampah yang masih bisa dimanfaatkan atau dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. (FOTO ANTARA/dok.)
