Mataram (ANTARA) - Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburraman meminta Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di ibu kota Provinsi NTB itu untuk mendapatkan data lebih akurat, sehingga program bantuan pemerintah bisa tepat sasaran.
"Kita tidak bisa terima begitu saja data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang disebutkan," katanya sesuai menghadiri kegiatan rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Selasa.
Berdasarkan data BPS yang disampaikan angka kemiskinan ekstrem di Kota Mataram pada tahun 2022 sebesar 1,48 persen. "Angka 1,48 persen itu masih besar dan secara faktual warga di Kota Mataram tidak seperti itu," katanya.
Pasalnya, lanjut wakil wali kota, salah satu kriteria kemiskinan ekstrem adalah pengeluarannya sebesar Rp11.000 per hari. Sementara, jika melihat kondisi ekonomi masyarakat untuk belanja anak-anak saja sehari bisa Rp10.000 hingga Rp15.000.
Oleh karena itulah, data keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem ini perlu dilakukan verifikasi dan validasi kembali agar data lebih mantap dan akurat. "Dengan demikian, bantuan-bantuan pemerintah bisa lebih tepat sasaran. Sebaliknya jika data tidak faktual, berapun bantuan yang diberikan pemerintah tidak akan berpengaruh," katanya.
Menurutnya, besarnya data angka kemiskinan ekstrem di Kota Mataram itu karena ada indikasi masyarakat memposisikan diri miskin agar dapat bantuan. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu dilakukan pendekatan oleh aparat baik tingkat kelurahan maupun lingkungan kepada warganya agar bisa menyampaikan kondisi mereka secara jujur sebab diyakini data kemiskinan di Mataram saat ini tidak seperti kenyataannya.
Baca juga: Kemiskinan ekstrem di 2022 terendah 20 tahun terakhir
Baca juga: Penanganan kemiskinan ekstrem dilihat dari dua sisi
"Saya minta Bappeda dan pihak terkait untuk segera lakukan verifikasi lebih tajam dengan data itu agar target 0 persen angka kemiskinan pada Desember 2024, bisa tercapai," katanya.
Pemkot Mataram minta Bappeda verifikasi data kemiskinan
Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman saat memberikan sambutan dalam kegiatan rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Mataram, Selasa (06/06/2023). (ANTARA/Kominfo)
