Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Meko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan penanganan kemiskinan ekstrem dilihat dari dua sisi yakni secara persentase atau prevalensi dan angka absolut.
“Kemiskinan ekstrem maupun kemiskinan itu kan dilihat dari dua sisi, pertama itu dari prevalensi atau persentase dan angka absolut,” kata Muhadjir usai menghadiri Rapat Pleno Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan secara persentase/prevalensi, kemiskinan ekstrem tertinggi memang di beberapa provinsi di luar Pulau Jawa. Namun secara angka absolut, kemiskinan ekstrem tertinggi ada di Pulau Jawa.
“Sama dengan stunting. Stunting itu prevalensi luar Jawa tertinggi, tapi penduduknya kecil, sehingga itu secara agregat pengaruhnya terhadap angka nasional tidak terlalu signifikan. Tetapi, itu sangat penting karena tinggi sekali, termasuk miskin ekstrem itu,” ujarnya.
Sebaliknya untuk Pulau Jawa, kata dia, walaupun persentasenya kecil, tetapi angka absolutnya besar, sehingga pengaruh terhadap akumulasi rata-rata nasional menjadi sangat besar. “Oleh karena itu kita menangani dari dua sisi itu, dari sisi yang persentasenya tinggi dan dari sisi angka absolutnya besar,” ujarnya.
Rapat Pleno Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang dipimpin Wapres Ma’ruf Amin, Rabu, dilakukan untuk mengoptimalkan sejumlah strategi pemerintah dalam menangani kemiskinan ekstrem, mulai dari penyempurnaan data kantong kemiskinan hingga mengevaluasi masalah koordinasi dan sinkronisasi di lapangan.
Wapres dalam keterangannya usai memimpin rapat tersebut menyampaikan harapan pemerintah agar target kemiskinan ekstrem nol persen tahun 2024 bisa tercapai. Menurut Maa'ruf, pemerintah akan melakukan beberapa hal percepatan, salah satunya dengan menyempurnakan data kantong kemiskinan ekstrem yang masuk dalam Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Baca juga: Kemenko pastikan layanan kesehatan bagi WNI dari Sudan
Baca juga: Revitalisasi vokasi kunci penting sambut bonus demografi
“Sehingga tidak ada kantong-kantong miskin yang tidak terdata, sehingga tidak ada lagi yang kemudian tidak memperoleh bantuan. Selain itu pemerintah akan mengoptimalkan anggaran yang sudah tersedia agar benar-benar tersalurkan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem,” ujar Wapres.
Wapres juga menekankan akan ada semacam pergeseran untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem serta pelibatan pemerintah daerah. “Ini juga akan kami dorong karena memang pada hakikatnya kemiskinan itu adanya di berbagai daerah, maka kantong-kantong kemiskinannya yang masih merah, apalagi hitam itu akan kita dorong supaya ada percepatan-percepatan. Karena memang ternyata Jawa itu termasuk yang merah, begitu juga di Sumatera, dan Papua,” ujar Wapres.
