30 persen penyuluh kehutanan NTB akan pensiun

Mataram (Antara NTB) - Sebanyak 30 persen dari 152 penyuluh kehutanan di Nusa Tenggara Barat akan pensiun pada 2018, sehingga bisa menjadi kendala dalam upaya memberikan pendampingan kepada masyarakat di pinggir kawasan hutan.

"Kami akan kekurangan banyak penyuluh kehutanan karena akan banyak yang pensiun. Sekarang saja dari jumlah ideal 243 penyuluh kehutanan, yang ada 152 orang, separuhnya akan pensiun," kata Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj Husnanidiaty Nurdin, di Mataram, Senin.

Usai membuka rapat koordinasi peningkatan kompetensi penyuluh kehutanan di NTB, ia mengatakan, meskipun jumlah tenaga penyuluh kehutanan belum ideal dan akan semakin berkurang, upaya memberikan pendampingan bagi masyarakat pinggir kawasan hutan tetap harus dijalankan secara optimal.

Misalnya, pelatihan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), pengelolaan lahan hutan kemasyarakatan (HKM), pengembangan hutan tanaman rakyat (HTR) dan kebun bibit rakyat.

"Kami tidak mau mengeluh dengan kondisi sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, semua program harus tetap berjalan dengan personel yang ada," ujarnya.

Salah satu strategi menjalankan program pemberdayaan masyarakat pinggir kawasan hutan, kata Husnanidiaty, adalah memberdayakan tenaga penyuluh kehutanan swadaya yang berasal dari unsur pemuda dan tokoh masyarakat pemerhati kehutanan.

Tenaga penyuluh kehutanan swadaya yang ada diharapkan mampu memberikan motivasi kepada masyarakat pinggir kawasan hutan untuk mengoptimalkan sumber daya hutan berupa nonkayu yang begitu melimpah untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Selain itu, diharapkan bisa menciptakan peluang kerja dari berbagai jenis usaha ekonomi produktif, seperti pengolahan HHBK, sehingga bisa menekan angka pengangguran dan kemiskinan di pinggir kawasan hutan

"Kawasan pesisir dan pinggir hutan menjadi daerah yang perlu mendapat perhatian serius karena sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah itu," kata Husnanidiaty Nurdin.

Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, mentargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 10 persen hingga 2018 yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), di mana sasaran utama adalah masyarakat miskin di pinggir kawasan hutan dan pesisir.

Salah satu cara untuk mewujudkan target tersebut, khususnya di pinggir kawasan hutan adalah dengan memanfaatkan potensi hasil hutan bukan kayu yang terbilang cukup besar. (*)