Mataram (Antara NTB) - Fraksi PDIP DPRD Nusa Tenggara Barat menilai pemerintah provinsi gagal menanggulangi kemiskinan sesuai target penurunan angka kemiskinan.
"Kami menilai program penanggulangan kemiskinan yang diprogramkan pemerintah daerah belum mampu menjawab persoalan masyarakat. Ini bisa dibuktikan dari torehan angka kemiskinan yang dilansir BPS, menunjukkan capaian 17,05 persen pada posisi September tahun 2014," kata anggota Fraksi PDIP NTB Made Slamet di Mataram, Minggu.
Menurut dia, saat ini program penurunan angka kemiskinan yang dijalankan pemerintah tidak berjalan dengan baik, bahkan cenderung terlihat melambat.
Menurut dia, diperlukan sebuah langkah strategis pemerintah daerah untuk merespon kondisi tersebut ditengah trend pertumbuhan ekonomi secara nasional yang juga cenderung melambat akhir-akhir ini.
Selain itu, pihaknya menilai program penanggulangan kemiskinan yang selama ini di jalankan pemerintah provinsi tidak juga kunjung tepat sasaran, seperti pembagian raskin banyak diterima oleh orang yang tidak memiliki haknya.
Hal ini, dilihat dari rumah tangga penerima bantuan yang seharusnya mencapai 802.313 orang. Namun, kenyataannya rumah tangga sasaran yang mendapatkan bantuan hanya setengahnya yakni, 471.566 orang.
"Fatalnya, pertumbuhan ekonomi NTB di triwulan pertama sebesar 16,8 persen. Justru, banyak didorong oleh pertumbuhan produksi PT Newmont Nusa Tenggara," ujarnya.
Untuk dalam waktu dekat, pihaknya akan meminta penjelasan pemerintah provinsi terkait langkah strategis yang dilakukan pemerintah guna menyikapi lambatnya perekonomian tersebut. Bahkan, pihaknya juga meminta Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, selaku ketua tim penanggulangan kemiskinan di daerah untuk bisa menjelaskan hal itu.
Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) NTB melansir angka kemiskinan di Provinsi NTB masih tinggi. Pada bulan September 2014, angka kemiskinan mencapai 17,05 persen dengan total 816.621 orang.
Meski tren angka kemiskinan mengalami penurunan dari bulan Maret 2014 yang mencapai 17,24 persen dengan total 820 ribu orang. Namun, dari sisi persentase jumlahnya masih tinggi.
Bahkan, dari sisi persentase angka kemiskinan NTB berada pada urutan sepuluh besar dengan angka kemiskinan yang tertinggi. (*)
PDIP Nilai Pemprov NTB Gagal Tanggulangi Kemiskinan
"Kami menilai program penanggulangan kemiskinan yang diprogramkan pemerintah daerah belum mampu menjawab persoalan masyarakat,"
