Wagub NTB Minta Klarifikasi Pembangunan Gedung Baru

Mataram (Antara NTB) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muhammad Amin mengaku akan segera memanggil dan mengklarifikasi sejumlah pihak yang berkaitan dengan rencana pembangunan gedung baru senilai Rp57 miliar di dalam kompleks kantor Gubernur NTB.

"Saya tidak melihat ada indikasi secara langsung untuk main-main. Tetapi, secepatnya akan kita cek kepada pejabat yang bersangkutan," kata Muhammad Amin di Mataram, menyikapi polemik pembangunan gedung baru di dalam kantor Gubernur NTB.

Kendati berencana akan memanggil SKPD terkait, seperti Biro Umum dan BPKAD, Amin menilai rencana pembangunan gedung baru di dalam kompleks kantor Gubernur NTB sudah sangat relevan, mengingat kapasitas kantor Gubernur NTB saat ini sudah tidak lagi cukup menampung pegawai yang jumlah mencapai hampir 1.000 orang dan usia gedung 40 tahun sejak dibangun tahun 1977.

"Karena sudah tidak muat, terjadi banyak penumpukan dalam satu ruangan. Alhasil pegawai bekerja menjadi tidak sehat, tidak fisibel, karena ruangan yang begitu sempit," katanya.

Karena itu, dengan intensitas beban kerja yang semakin padat ditambah dengan ruang yang sudah tidak lagi memadai, Wagub Amin menyatakan kinerja pegawai tidak akan maksimal, sehingga ia berharap pembangunan gedung baru yang rencananya diperuntukkan Sat Pol PP, BPKAD, serta Biro Humas dan Protokol Setda NTB, bisa terwujud.

"Bagaimana melayani masyarakat dengan baik kalau fasilitas, sarana dan prasarananya tidak baik," kata wagub.

Meski begitu, Amin menyatakan akan mengecek terlebih dahulu seberapa besar kebutuhan dari rencana pembangunan gedung tersebut secara komprehensif karena kaitannya dengan data.

Kepala Biro Umum Setda NTB Faturrahman mengakui pembangunan gedung baru dengan empat lantai tersebut direncanakan menelan biaya Rp57 miliar yang dialokasikan dari APBD NTB tahun 2016.

Menurut dia, rencana pembangunan gedung baru itu, karena fasilitas yang ada di dalam kompleks kantor Gubernur NTB sudah tidak lagi mendukung kinerja, menyusul terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki, sehingga dengan pembangunan gedung baru itu diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

"Secara kebijakan kami hanya melaksanakan. Karena ide awal pembangunan gedung baru ini semua diatur oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pejabat Kepala Biro Umum sebelumnya H Iswandi yang kini menjadi Kepala BKAD NTB," kata Faturrahman.

Ia menjelaskan, anggaran untuk pembangunan gedung baru hingga selesainya mencapai Rp57 miliar. Dari jumlah anggaran itu, Rp33 miliar lebih diperuntukkan untuk membiayai pembangunan fisik gedung. Nantinya gedung itu ditempati Sat Pol NTB, BKAD dan Biro Humas dan Protokol Setda NTB.

"Sampai saat ini proses pembangunan gedung dalam konsep perencanaan teknis oleh konsultan pembangunan," jelasnya.

Ia berharap pembangunan bisa dilaksanakan dan selesai pada 2016. Namun, demikian, saat ini, pihaknya masih menunggu persetujuan Gubernur NTB terkait dengan review "Detailed Engineering Design" (DED) gedung yang akan dibangun.

"Kalau itu semuanya sudah selesai, pembangunan dilakukan," katanya. (*)