Sumbawa Barat Targetkan Seluruh Sekolah Penuhi SPM

Kerjasama Dikbudpora Sumbawa Barat dengan LKBN Antara

Sumbawa Barat, (Antara NTB) - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menargetkan seluruh sekolah di daerah itu harus sudah memenuhi standar pelayanan minimal  (SPM) pada tahun 2017.

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Sumbawa Barat Mukhlis M.Si di Taliwang, Selasa,  mengatakan pemenuhan SPM itu merupakan program prioritas yang telah dianggarkan dinas terkait pada usulan APBD 2017.

"Pemenuhan SPM itu untuk bidang pendidikan dasar (Dikdas) yakni Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), karena untuk sekolah menengah atas (SMA), kewenangannya sudah diambil alih provinsi," katanya.

Ia menjelaskan terdapat 27 indikator SPM berkaitan dengan infrastruktur dan kualitas pendidik serta tenaga kependidikan.
Untuk infrastruktur, kata Mukhlis, meliputi ketersediaan ruang guru, perpustakaan, serta laboratorium IPA untuk SMP. Sementara untuk tenaga kependidikan meliputi peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.

Mukhlis mengakui  jumlah tenaga guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih kurang. Sesuai ketentuan setiap sekolah minimal harus memiliki 6 orang guru dan dan minimal 4 guru untuk sekolah di daerah terpencil, nanmun  kekurangan itu bisa ditutupi dengan keberadaan tenaga pengajar non PNS.

"Sesuai ketentuan SPM, jumlah peserta didik maksimal 32 orang untuk SD dan maksimal 36 untuk SMP, sedangkan jumlah minimal 20 orang peserta didik," ujarnya.

Menurut Mukhlias kalau tenaga pengajar relatif sudah memadai jika dilihat dari jumlah sekolah dan murid, karena ada tenaga pengajar dari tenaga kontrak maupun tenaga sukarela," katanya.

Dia mengaku telah melakukan pemetaan terhadap kebutuhan guru dan kekurangan infrastruktur di setiap sekolah. Selain dari APBD, anggaran untuk pemenuhan SPM itu juga dialokasikan dari APBN.

"Untuk tahun 2017 kita mendapat alokasi dana alokasi khusus(DAK) SPM sekitar Rp2 miliar. Sedangkan dari APBD kita lihat dulu pagu anggaran yang akan dialokasikan. Yang jelas ini program prioritas dengan tujuan tidak ada lagi SD dan SMP yang belum memenuhi SPM pada tahun 2017," kata  Mukhlis.(*)