Jakarta (ANTARA) - Platform mikroblog Twitter merespons kenaikan kekerasan berbasis gender di seluruh dunia dengan meluncurkan notifikasi khusus di tujuh negara Asia Pasifik, termasuk Indonesia.
"Kami berterima kasih atas kolaborasi dan dukungan yang telah diberikan oleh para mitra kami di Indonesia. Kami berharap inisiatif ini dapat membantu menjangkau audiens dari mitra kami yang membutuhkan bantuan di masa pandemik COVID-19 ini dan seterusnya," kata Direktur Kebijakan Publik Twitter Indonesia dan Malaysia, Agung Yudha, dalam keterangan resmi, dikutip Kamis.
Notifikasi ini melengkapi fitur Twitter yang sudah ada sebelumnya, mencakup pemberitahuan untuk COVID-19, kesehatan mental, pencegahan bunuh diri, vaksin dan eksploitasi seksual anak.
Jika mengetik kata kunci yang berhubungan dengan kekerasan berbasis gender di laman Explore, misalnya KDRT, Twitter akan memberi notifikasi berupa kontak lembaga yang dapat menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.
Twitter bermitra dengan LBH APIK Jakarta dan Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan untuk fitur ini.
Perwakilan Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin, dalam keterangan yang sama, menyatakan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia bertambah setiap tahun. Catatan tahunan 2020 Komnas Perempuan menunjukkan kekerasan terhadap perempuan meningkat 792 persen selama 12 tahun terakhir.
"Fakta ini memperkuat pentingnya edukasi kepada masyarakat bahwa kasus kekerasan masih banyak terjadi di Indonesia. Kolaborasi dengan Twitter ini diharapkan mempermudah informasi kepada publik dan menjadi acuan para pemangku kepentingan untuk pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan,” kata Mariana.
Direktur LBH APIK Jakarta, Siti Mazuma, menyatakan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan advokasi kesetaraan hukum melibatkan berbagai pihak.
"Kami harap kolaborasi dengan Twitter ini dapat membantu kami menjangkau lebih banyak orang yang memang membutuhkan bantuan atau pendampingan," kata Siti.
Twitter menggandeng UN Women Asia Pasifik sebagai penasihat dalam program ini. Kekhawatiran mengenai kekerasan berbasis gender saat pandemi virus corona pernah diutarakan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres.
Karantina wilayah (lockdown) di berbagai negara menimbulkan "gelombang yang mengkhawatirkan dalam kekerasan berbasis gender, menurut Guterres.
Notifikasi kekerasan berbasis gender, selain di Indonesia, juga tersedia di Vietnam, Malaysia, Korea Selatan, Singapura, Filipina dan Thailand.
